Serangan SARA Diprediksi Ramai di Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi: Pilkada Serentak 2020 | Foto: Dok. PemiluUpdate.com

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Strategi kontestan pemilihan umum (pemilu) untuk memenangi pertarungan dengan memanfaatkan pernyataan bertendensi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) diprediksi mewarnai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Ahmad Khoirul Umam menjelaskan politik identitas berkait SARA masih dipandang sebagai cara jitu menjatuhkan kompetitor pemilihan umum (umum).

Khoirul mengutarakan hitung-hitungannya itu saat berbicara di diskusi bertajuk “Potensi Konflik pada Pilkada 2020” di Kampus Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2019).

Menurut Khoirul, narasi politik identitas rawan terjadi di daerah dengan tingkat religius tinggi dan pendidikan rendah. Ia mencontohkan Papua menjadi wilayah yang rawan konflik pada pilkada mendatang.

Faktor pemicu lainnya, kata Khoirul, virus negatif Pemilu 2019 berupa permainan sentimen politik identitas sebagai etalase masih terasa hingga saat ini.

“Potensi konflik masih bisa terjadi sebab apa yang akan terjadi pada Pilkada 2020, belum bisa dipisahkan dari realitas yang kemarin (Pemilu 2019, red),” ucap Khoirul.

Menyadari dampak buruknya, Khoirul mengimbau ke para kontestan pilkada serentak tahun depan dan tim pemenangannya agar menahan diri.

Kepada masyarakat umum, dia menyarankan supaya senantiasa melakukan cek fakta terhadap calon kepala daerah. Selain itu, hindari berita bohong atau hoaks yang potensial memicu perpecahan.


Penelitian LIPI

Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan survei terhadap situasi menjelang Pemilu 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa politik identitas berdasar SARA menjadi faktor tertinggi yang melahirkan gangguan pelaksanaan pemilu legislator (pileg) dan pemilu presiden-wakil presiden (pilpres) bersamaan itu.

[Baca juga: Gerindra Sarankan HTI Ganti Kulit Jadi Partai Politik]

Survei itu dilakukan terhadap 145 ahli bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, pada April-Juli 2018. Pelaksanaannya di 11 provinsi, yakni Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Maluku, dan Papua.

Survei menggunakan teknik non-probability sampling atau sampel ahli dipilih berdasarkan kriteria tertentu. []PemiluUpdate.com-LMC


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: pemiluupdate@gmail.com]

Baca berita viral nan seru di media grup kami: Bening.Media

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here