Tahapan Pilkada 2020 Bergulir, Posisi Bawaslu Kabupaten/Kota Tidak Jelas

Fritz Edward Siregar (Istimewa/bawaslu.go.id)

SURABAYA, PemiluUpdate.com – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengingatkan adanya masalah pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akibat celah regulasi.

Fritz mengemukakan hal itu saat berbicara di seminar nasional bertema “Menyongsong Pilkada Serentak 2020” di Surabaya, Senin, 21 Oktober 2019. Seminar ini diikuti kalangan mahasiswa, LSM, dan masyarakat umum.

Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu itu mengungkapkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada sudah tidak relevan dengan hajat pesta demokrasi serentak 2020.

Fritz mencontohkan status seluruh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) saat ini berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah menjadi lembaga permanen dengan nomenklatur Bawaslu tingkat kabupaten dan kota. Namun di UU Pilkada, status Panwaslu masih ad hoc (sementara).

Hal tersebut, tandas Fritz, jelas merupakan persoalan. Di lapangan, sebagian jajaran Bawaslu tingkat kabupaten/kota yang tengah sibuk mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada 2020 tidak bersedia menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Alasannya, mereka memosisikan statusnya dalam UU Pilkada sebagai Panwaslu.

“Persoalan NPHD ini awalnya kami harapkan sudah selesai. Nyatanya masih ada yang ragu menerima NPHD karena status Bawaslu kabupaten/kota di UU Pilkada,” jelasnya.

Padahal, lanjut Fritz, dalam UU Pilkada dijelaskan kewajiban penyediaan NPHD dalam pilkada adalah tugas Kemendagri melalui jajarannya, dalam hal ini termasuk kepala daerah. Hal ini diperkuat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari APBD.

Ditambahkan, Bawaslu pusat sebenarnya telah memberi mandat kepada Bawaslu tingkat kabupaten/kota untuk menandatangani NPHD. Jelas posisinya bahwa status Bawaslu atau Panwaslu sama-sama wajib melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan demikian, Bawaslu tingkat kabupaten/kota maupun Panwaslu, dapat menandatangani NPHD.

“Dalam UU dan Permendagri itu dijelaskan yang menandatangani NPHD adalah Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Panwaslu sebenarnya bisa mentransformasi untuk menyesuaikan,” tegas Fritz lagi.

Mantan dosen Ilmu Hukum di STIH Jentera itu menyebutkan terdapat dua langkah Bawaslu dalam menghadapi tantangan Pilkada 2020 dimaksud. Pertama, melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status Panwaslu dalam UU Pilkada. Kedua, memberikan usulan naskah perubahan UU Pilkada ke DPR.

Judicial review ke MK adalah cara minimal menafsirkan status Panwaslu dalam UU Pilkada,” tuturnya.

Dalam seminar tersebut, hadir pula jajaran Bawaslu Jawa Timur (Jatim), anggota KPU Jatim Insan Qoriawan, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Syaiful Aris. []SJT


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here