Gerindra Diperkirakan Keok di Pilkada 2020 Jika Gabung Koalisi Penguasa

Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (Istimewa/setneg.go.id)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Jagoan Partai Gerindra bakal keok pada kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 jika benar-benar bergabung dengan koalisi pendukung penguasa, pasca Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago memprediksi hal tersebut saat ditanya pers pada Senin, 21 Oktober 2019.

“Jelas rugi. Basis Gerindra antitesis pemilih Jokowi. Pemilih Gerindra tidak satu irisan dengan pemilihnya PDIP. Jadi, secara segmen pemilih grassroots Gerindra dirugikan jika bergabung dengan koalisi pemerintah,” ujar Pangi kepada pers, Senin, 21 Oktober 2019.

Pengamat politik itu menilai Gerindra diuntungkan pada Pemilu 2019 karena emosi yang dibawa selama ini adalah antitesis Jokowi. Artinya, Gerindra sukses berperan sebagai oposisi.

“Saya kira dampaknya bisa ke Pilkada 2020. Bisa semua calon yang diusung Gerindra berjatuhan di tengah jalan. Jangan main-main Gerindra kalau tidak bisa mengambil empati, bermain dengn emosi pemilih,” ulasnya.

Pangi juga menyayangkan jika Gerindra akhirnya bergabung menjadi pendukung pemerintah. Langkah politik ini berakibat tidak ada lagi parpol papan atas yang berperan sebagai oposisi. Padahal, oposisi dibutuhkan sebagai penyeimbang kekuasaan.

“Bisa dibayangkan kalau ke depan yang memainkan peran oposisi sebagai penyeimbang itu sudah tidak ada lagi. Tak ada lagi vitamin yang mengingatkan pemerintah, sehingga tidak terpacu untuk berkompetisi, karena sudah tidak merasa diawasi,” ungkap Pangi lagi.

Ketika tidak ada lagi pihak yang memainkan peran sebagai oposisi, menurut Pangi, maka demokrasi yang telah dibangun dengan baik selama ini terancam ambruk.


Fenomena Wajar

Terpisah, politikus senior Akbar Tanjung berpendapat merapatnya Gerindra dan Demokrat ke kubu Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai fenomena wajar.

“Wajar saja kalau seandainya yang duduk dalam kabinet adalah mereka-mereka yang bukan pendukung Pak Jokowi,” ujar Akbar di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Menurut Akbar, persaingan dua kubu kontestan Pilpres 2019 lebih tepat dikatakan sebagai suatu kontestasi daripada hubungan koalisi-oposisi.

“Saya kira dalam khazanah berpolitik kita, barangkali kurang begitu tepat jika kita menggunakan istilah oposisi,” kata politikus tulen Golkar itu.

Akbar melihat partai-partai politik secara bersama-sama bertransformasi menguatkan kelembagaan dan kekuatan politiknya untuk meningkatkan mekanisme checks and balances.

Penguatan itu mengingat di dalam berpolitik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Kata Akbar, checks and balances diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

“Kekuasaan itu tentu harus diimbangi, selalu diawasi. Itu yang dinamakan mekanisme checks and balances. Partai-partai memosisikan kekuatan membangun sistem politik berbasis kepada sistem checks and balances,” tutur Akbar. []RMK/HDN


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here