Rasisme dan Papua Phobia

Rusuh di Manokwari, Papua Barat (Istimewa/liputan6.com)

Oleh: Natalius Pigai

PERNYATAAN Wiranto bahwa perusuh di Manokwari diproses secara hukum sebagaimana dilansir media online kumparan.com, pada 19 Agustus 2019, tentu saja tidak eloķ.

Tidak pantas menyasar masyarakat Papua ýang pada kasus ini pòsisinya sebagai korban rasialisme. Apalagi mereka melakukan tindakan menentang diskriminasi rasial yang merupakan sèmangat atau menstream dunia internasional yang ingin membangun peradaban baru antidiskriminasi dan masyarakat inklusif.

Negara sejatinya mendorong terciptanya situasi yang aman dan kondusif melalui pendekatan persuasif dan bermartabat, serta sebagai orang Jawa –dalam hal ini sukunya pelaku rasialisme– bisa dianggap sangat subjektif dan tidak kredibel.

Menjamurnya rasialisme dan Papua phobia atau phobia terhadap orang Papua dan kulit hitam sesungguhnya bukan hal baru di Indonesia. Tindakan ini sudah dilakukan sejak pasca integrasi politik Indonesia 1970-an kemudian 1980-an sampai hari ini, dan terus berlangsung.

Papua phobia justru dilakukan oleh kaum migran yang mengadu nasip hidup di Papua, àparat TNI/Polri, pènegak hukum dan korporasi. Masyarakat Papua tidak memiliki daya juang untuk mencari keadilan melalui proses hukum.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembangunan integrasi politik di Papua secara subtansial. Akibatnya, kondisi hari ini adalah resultante kegagalan pembentukan karakter dan rasa kebangsaan (nation and character building).

Negara mesti berpikir dan bernarasi di tingkat seperti itu. Bukan bernarasi rendahan dan/atau bernarasi konotasi negatif dengan cara tambal sulam atau setiap masalah langsung diredam melalui penerapan delik secara kaku dan ketat.

Negara juga membangun grand design komprehensip tentang pembangunan integrasi politik nasional yang diikat karena adanya keadilan subtantif yaitu keadilan pembangunan maupun keadilan pembagian kekuasaan untuk membangun Indonesia tanggung rènteng.

Bagimana mungkin 74 tahun Presiden dan Wakil Presiden dipimpin hanya oleh satu suku dari 714 suku di Indonesia? Soal ini adalah problem sangat serius. Maka desain politik kebangsaan dan multikultur melalui:

1) Tanpa presidential threshold; 2) Sistem pemilu popular vote (satu orang satu suara satu nilai) dianggati dengan eĺectoral college (sistem distrik); 3) Sistem giliran Jawa luar Jawa atau Indonesia Timur, tengah dan barat; 4) Konsensus nasional ùntuk pembagian kekuasaan dan struktur anggaran nasional; 5) Meninggalkan desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris karena setiap daerah memiliki gaya dan pola kepemimpinan serta adat istiadat yang berbeda

Itulah pekerjaan pemerintah yang sesungguhnya untuk memantapkan politik kebanģsaan ratusan tahun yang akan datang.

Kecenderungan hari ini adalah desain politik menguntungkan satu suku dan tercipta kultur budaya dan suku, semakin haus akan kekuasaan, makin rakus dan sombong sehingga merendahkan harkat dan martabat suku-suku lain sebagaimana terjadi pada hari ini.

Saya meminta Wiranto tidak menyalagunakan otoritas negara untuk menjustifikasi tindakan rasisme dengan mengkriminalisasi rakyat Papua yang melakukan protes, di Manokwari, Sorong, Jayapura, dan hampir semua penjuru Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tindàkan rasialisme itu tindakan yang menyerang dan merendahkan martàbat setiap individu. Ketika orang Papua dikatakan “monýet” dan “gorila”, tentu memancing reaksi indìvidu yang ras, warna kulit, dan etño biologis yang sama sebagai bangsa Papua melanesia. Karena itulah tindakan perlawanan atau antirasial muncul secara spontanitas oleh setiap individu di Papua.

Jadi, tidak ada aktor yang mengarahkan, menuntun, dan memimpin. Bila pemerintah mendorong proses hukum terhadap rakyat Papua maka sudah dipastikan sebagai kriminalisasi dan ketidakadilan.

Sebagai aktivis kemanusiaan yang secara individu pernah menangani lima belas ribu kasus di Indonesia, pernah mengunjungi 34 Propinsi di Indonesia, meneliti dan melihat lebih 400 kabupaten/kota, sangat memahami tipologi kasus, sehingga mudah memperkirakan perlawanan besar akan muncul dan fragmentasi suku, agama, antargolongan àkan makin mengkristal.

Dalam konteks sosiologi konflik, rasialisme muncul sebagai isu yang timbul tenggelam (recurrent issues). Di negara lain, perlawanan terhadap rasialisme, senophobia, dan antisemistik adalah perang tanpa titik akhir (infinity war). Ini yang harus dicamkan. []


*Penulis
adalah aktivis kemanusiaan.


[WhatsApp REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688. Email: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here