Memahami Visi Indonesia: Negara Seolah-olah Demokratis (Bagian 4)

Ilustrasi: Pemimpin di hadapan massa (Istimewa/reportasenusantara.com)

Oleh: Natalius Pigai

SALAH satu aspek mendasar pasca Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 adalah tentang iklim demokrasi di Indonesia. Sangat wajar jika rakyat meragukan adanya perbaikan iklim demokrasi setelah empat tahun mengalami kemerosotan.

Terjadi pembungkaman kebebasan berekspresi –penyampaian pikiran, perasaan, dan pendapat, pembubaran organisasi masyarakat, serta pembatasan kekebasan pers.

Semua pilar-pilar penting yang menjaga kebebasan sipil (civilian liberties) mengalami kemunduran sehingga Indonesia mengalami kemerosotan indeks demokrasi, dari negara prominent ke negara berdemokrasi semu (pseudo).

Selama tiga tahun terakhir Indonesia dikategorikan sebagai “negara seolah-olah ada demokrasi”, “seolah-olah ada pemilu”, “seolah-olah ada kebebasan pers”, dan “seolah-olah ada kebebasan sipil” sebagaimana mayoritas negara-negara Afrika.

Ketika Jokowi menyampaikan pidato Visi Indonesia, angin demokrasi mulai dihembuskan. Optimisme untuk memajukan demokrasi terlihat dari kata-katanya.

“Dalam demokrasi, mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Mendukung dengan militansi yang tinggi juga boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silakan. Asal jangan oposisi menimbulkan dendam. Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian. Apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Kita memiliki norma-norma agama, etika, tata krama, memiliki budaya yang luhur. Saya yakin, semua kita berkomitmen meletakkan demokrasi yang berkeadaban, yang menjunjung tinggi kepribadian Indonesia, yang menunjung tinggi martabat Indonesia, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia maju, adil, dan makmur. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat.”

Joko ‘Jokowi’ Widodo (Istimewa/indonesiainside.id)

Esensi dasar lahirnya demokrasi untuk melindungi segenap warga negara dari ancaman nyata antarindividu (homo homini lupus). Negara tidak boleh dilahirkan sebagai monster leviathan untuk menerkam rakyat (Thomas Hobes).

Itulah sebabnya berbagai istrumen dasar hukum, demokrasi, politik, dan HAM yang dihasilkan PBB pada pembukaan (preambule) selalu menekankan kewaijiban negara (state obligation) untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup warga negara. Sebagaimana juga ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara kita ini lahir karena adanya sumpa pemuda, pernyataan kehendak antarindividu melahirkan pejanjian berdirinya sebuah negara bangsa (pactum unionis) maka kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat (John Locke).

Harus disadari bahwa negara ini tidak pernah dilahirkan karena adanya perjanjian antara rakyat dan negara (pactum subjectionis) maka negara tidak bisa serta-merta mengatur sesuai kehendak pribadi. Pemerintah memiliki ruang terbatas yang dibatasi oleh kekuasan yang bersumber dari konstitusi.

Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu menjadikan institusi negara sebagai alat kekuasaan. Dengan ini mampu mematahkan opini publik bahwa ternyata kekuasaan negara ibarat silet yang menyayat dan menancap tajam ke orang-orang keci, tetapi tumpul pada penguasa di singgasana kekuasaan.

Hal itu bisa dilakukan jika pemerintah memiliki kewenangan untuk merancang bangun negara-bangsa (nation-state), seperti Indonesia yang bangunan tata praja dan pranata hukumnya secara lebih sempurna.

[Baca juga: Memahami Visi Indonesia: Penguatan Pilar Pemberantasan Korupsi (Bagian 1)]

Negara kita menganut sistem meritokrasi termasuk jabatan presiden. Terpilih melalui seleksi dan hasil pemilihan umum (pemilu). Kedaulatan presiden merupakan resultante dari kedaulatan individu melalui kumpulan satu orang, satu suara, satu nilai (summa potestas, sive summum, sive imperium dominium).

Karena itu rakyat diberi hak kedaulatan, apalagi hanya sekadar menyampaikan pikirkan, perasaan, dan pendapat untuk menilai kemajuan (progress) dan kemunduran (regress) kinerja presiden.

Setiap pemangku jabatan publik mutlak untuk dinilai baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab maupun juga cara bertutur, bertindak, mentalitas, serta moralitasnya sebagai panutan seluruh rakyat.

Pemerintah juga harus siap menerima berbagai cacian, makian, dan kritikan yang berorientasi kepada merendahkan harga diri dan martabat sekalipun, sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara jabatan presiden dan pribadi.

Salah satu pekerjaan penting pemerintah pada periode yang mendatang adalah memberi keyakinan kepada rakyat bahwa saat ini pemerintah tidak mempratikkan sistem kadaluwarsa Orde Baru maka reformasi secara substansial berjalan secara maksimal.

Demikian pula meyakinkan bahwa kita negara demokrasi serius, bukan otoritarian dengan pola pikir dan nalar Orde Baru bahwa presiden adalah simbol negara sehingga harus diselamatkan dan dilindungi. Tidak ada satu pasal dalam konstitusi yang menyatakan presiden simbol negara. Jabatan presiden bukan simbol negara bangsa (nation state simbols), seperti Pancasila, UUD 1945, Burung Garuda, adagium unitarian Bhinneka Tunggal Ika.

Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali rakyat mengkultuskan individu presiden, juga apapun yang dikatakannya bisa dianggap sebagai sebuah titah raja yang tidak terbantahkan. Hal ini semacam devine right of the king, seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Jhon di Inggris pada abad ke-15 yang berakhir oleh perlawanan rakyat yang melahirkan magna charta.

Ilustrasi: Massa akar rumput (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

Pada saat ini, kita mesti mencari jalan keluar bagaimana negara memberi ruang ekspresi bagi kelompok oposisi dan intelektual atau juga masyarakat untuk menjalankan keseimbangan (check and balances) terhadap kekuasaan.

Hal ini penting untuk antisipasi agar kekuasaan tidak menumpuk pada seorang individu yang cenderung otoriter dan bernafsu menyalahgunakan kewenangan (powers tens to corrupt and will corrupt absolutely).

Dalam menghadapi persoalan hukum, presiden bisa saja menunjuk pengacaranya sendiri tanpa harus menggunakan instrumen negara untuk menekan rakyat atau jaksa sebagai pengacara negara. Pemerintah jangan hadir seperti monster leviathan yang menerkam rakyat karena menyalahi kodratiyah lahirnya sebuah negara, yaitu demi melindungi dan membawa perlindungan dari bahaya saling menerkam (homo homini lupus).

[Baca juga: Memahami Visi Indonesia: Membangun dengan Basis HAM (Bagian 2)]

Bagaimanapun harus diakui bahwa kelemahan kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kala 2014-2019 adalah ketidakmampuan membangun bangsa dan memantapkan karakter kebangsaan. Kegagalan terbesarnya adalah membiarkan disharmoni sosial/horisontal, juga secara vertikal antara negara dan rakyat yang menimbulkan kerusakan fundamental soal kebangsaan.

Hal tersebut patut diduga karena kontribusi tumpukan pemilik nalar Orde Baru di lingkaran istana negara. Jadi wajar jika nalar progresif dan reformasi stagnan alias tidak berjalan. Cara pandang inilah yang mesti diubah karena bangsa ini ingin Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin 2019-2024 yang demokratis. []


*Penulis
adalah aktivis HAM dan demokrasi.


[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here