Majelis Hakim Konstitusi: Wewenang MK Adili Sengketa Pemilu Terbatas

Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto (Istimewa/politiktoday.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang yang terbatas dalam mengadili sengketa pemilu.

Dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019, Hakim Suhartoyo menuturkan sesuai ketentuan undang-undang, dugaan pelanggaran pemilu yang sifatnya kualitatif tidak bisa menjadi materi perkara di MK.

“MK dapat memeriksa dan memutus apakah penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan undang-undang atau tidak, yang berpengaruh pada hasil pemilu,” katanya.

Suhartoyo menegaskan MK mengadili dugaan pelanggaran pemilu selama belum ditangani lembaga lain, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kalau tidak (ditangani), MK akan menihilkan lembaga yang sudah diberikan kewenangan undang-undang,” ujar Suhartoyo.

Pada kesempatan yang sama, Hakim Manahan Sitompul membantah jika MK hanya mengadili perkara yang sifatnya prosedural. Pemohon atau pihak-pihak yang tak menerima hasil pemilu sudah diberikan wadah untuk melaporkan dugaan kecurangan.

Anggapan mengenai tidak ada ruang bagi peserta pemilu melaporkan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) juga dinilai tidak berdasar. “Sebab secara substantif terhadap persoalan yang bukan perselisihan hasil pemilu telah tersedia jalan hukum lain untuk menyelesaikannya, meski bukan dilaksanakan Mahkamah,” ujar Manahan.


Belum Ada yang Diamini MK

Hari yang sama, kuasa hukum Pasangan Calon (Paslon) Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin (01) Yusril Ihza Mahendra menegaskan sejauh ini belum ada satupun bukti yang diajukan Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (02) yang terbukti di mata majelis hakim MK.

“Dari semua bukti-bukti yang dikemukakan sampai sejauh ini belum satupun bukti tersebut yang dapat membuktikan adanya pelanggaran TSM dan membuktikan adanya kecurangan yang terjadi,” ungkap Yusril di sela skors sidang putusan gugatan Pilpres di Gedung MK, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Yusril menjelaskan hakim telah membaca lebih separuh halaman putusan. Selain itu, tak ada satu pun bukti yang terbukti, mengenai kecurangan TSM maupun DPT, dan penggelembungan suara.

Menurut Yusril, segala dalil kecurangan yang diungkapkan tim 02 sudah dibantah KPU dan tim 01, serta Bawaslu.

“Semua alat bukti itu dimentahkan, baik oleh kuasa hukum termohon dalam hal ini KPU, pihak terkait, dan dimentahkan juga oleh Bawaslu dan ditolak oleh majelis hakim sebagai tidak beralasan hukum,” ujar Yusril, yang juga Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB). []RMK/HDN


[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here