Kubu Jokowi-Ma’ruf Hina Wibawa Hakim MK

Warga berbincang di 'front office' Mahkamah Konstitusi di Jakarta (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

Oleh: Natalius Pigai

INDONESIA adalah negara hukum. Sangat tegas pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Apa yang dipertontonkan tim kuasa hukum 01 (pasangan capres Joko Widodo/Jokowi-Cawapres Ma’ruf Amin) Prof. Yusril Isha Mahendra dan kawan-kawan memaksa dan protes hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengambil keputusan soal revisi atau perbaikan berkas perkara 02 (Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno).

Hal itu terang-benderang meyakinkan kita untuk menyatakan mereka masih terjebak dalam negara kekuasaan. Sebagaimana lazim pada Orde Baru yang mempermainkan hukum, hakim hanya berpegang palu legittimassi kejahatan penguasa.

Penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum. Kubu 01 yang seharusnya menjunjung tinggi hukum justru mengabaikan atau membangkang. Tidak hanya membangkang terhadap aturan, tetapi juga lembaga yudikatif. Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).

Kubu 01 tidak hanya menghina lembaga peradilan, tetapi merendahkan harga diri, wibawa, dan martabat para hakim yang mulia. Kehormatan hakim sebagai punggawa keadilan direndahkan di mata rakyat Indonesia.

Seharusnya pengacara kubu 01 paham bahwa sidang pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres) sensitif sehingga pemaksaan kepada majelis hakim agar mengambil keputusan soal perbaikan berkas, selain bisa dikategorikan penghinaan juga secara implisit mengandung kekerasan verbal kepada hakim. Bahkan cenderung membangun framing seakan-akan hakim berat ke pasangan 01. Padahal secara tersirat mau menyatakan bahwa mereka belum siap menghadapi gugatan.

Penghinaan terhadap hakim dan MK yang dilakukan oleh pengacara pasangan Jokowi-Ma’ruf tidak boleh dianggap remeh karena akan berimplikasi serius terhadap tegaknya negara hukum.

Indonesia bisa terjebak kembali dalam negara kekuasaan (machstaat) sebagaimana Orde Baru; hukum ditegakkan tergantung kemauan penguasa dan orang-orang berkuasa. Hal ini berarti demokrasipun terancam dengan pembangkangan hukum.

Selain itu pembangkangan hukum akan menimbulkan impunitas atau kekebalan hukum.

Yusril Ihza Mahendra (Istimewa/republika.co.id)

Sandiwara yang diperlihatkan oleh pengacara 01 di depan publik dan disaksikan rakyat Indonesia patut dicemaskan oleh rakyat karena dengan melanggengkan penghinaan dan pembangkangan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai saluran mendapatkan keadilan.

Artinya, akan semakin banyak konflik di masyarakat yang tidak terselesaikan atau diselesaikan dengan jalan peradian. Ada potensi masyarakat yang terorganisir dapat melakukan pembangkangan sipil (civil disobidience), yaitu sebuah pembangkangan kepada pemerintah (yudikatif) yang biasanya dilakukan dengan cara melanggar hukum untuk mengubah kebijakan ataupun peraturan yang tidak adil.

Kami berharap hakim harus tegak lurus menegakkan keadilan. Hakim MK harus menjadi punggawa hukum (quardian of contitution), tetapi juga melihat realitas potensi tercerabutnya negara (quardian of nations state). []


*Penulis
adalah aktivis kemanusiaan


[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here