Komunikasi Dua Jenderal Soal Kecurangan Pemilu

Ilustrasi: Kandidat pemilu | Foto: rilis.id - PemiluUpdate.com

PemiluUpdate.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi di kantornya, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 Mei 2019. Hadir Menkominfo Rudiantara, Mendagri Tjahjo Kumolo, serta Wakapolri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, perwakilan TNI dan Kemenkumham.

Pada hari yang sama, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menggelar jumpa pers yang dikhususnya buat jurnalis media asing.

Rapat koordinasi dan konferensi pers tersebut sama-sama membahas soal pemilu presiden-wakil presiden (pilpres) dan pemilu legislatif yang digelar serentak pada 2019.

Dalam rilis pers di situs web polkam.go.id, Selasa (4/5/2019), Wiranto menyebutkan ada pihak yang ingin memecah-belah persatuan bangsa. Modusnya mendelegitimasi lembaga pemerintah, dalam hal ini khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), penyelenggara pemilu.

Mantan panglima militer Indonesia itu menyebutkan aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapapun yang nyata-nyata melawan hukum berupa upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Sementara, menurut Wiranto lagi, KPU telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Bahkan ratusan petugas meninggal dunia sebagai pahlawan demokrasi.

Ancaman Wiranto tidak main-main. Ia membentuk tim khusus yang ditugasi menilai pernyataan tokoh di media massa dan media sosial (medsos). Bahkan, jenderal purnawirawan itu sempat dinilai mengancam media massa yang menyuarakan pernyataan tokoh. Belakangan dia membantah berencana mengekang kebebasan pers.

“Kita perlu melakukan tindakan tegas lagi. Media mana yang telah membantu melakukan satu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu di-shutdown. Kita hentikan, kita tutup, nggak apa-apa,” ujar Wiranto.

Sementara itu, Prabowo mengungkapkan dirinya tidak akan menerima hasil Pemilu 2019 tanpa ada audit terlebih dahulu terhadap KPU.

Dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU yang ditayangkan melalui situs web pemilu2019.kpu.go.id, perolehan suara kontestan Prabowo-Sandiaga (nomor urut 02) di bawah pasangan calon petahana, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin (nomor urut 01).

Padahal, kata Prabowo, berdasarkan real count internal dirinya memenangi kontestasi pilpres. Situng menunjukkan sebaliknya karena masifnya kecurangan.

Prabowo Subianto di SUGBK (Istimewa/Akun Twitter @prabowo)


Kali Ini Tidak Terima Kecurangan

Prabowo menceritakan pada Pilpres 2014 dirinya legawa menerima kekalahan atas kecurangan yang terjadi. Ia menerima hasil pemilu dan menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019. “Kali ini saya tidak akan menerima (pemilu curang),” tandas Prabowo, lansir The Strait Times, Selasa (7/5/2019).

Pada 2014, kata Prabowo, ia awalnya tak menerima hasil pilpres. Atas berbagai pertimbangan, Prabowo akhirnya menerima hasil babak pertama pertarungannya dengan Jokowi.

“Demi kebaikan negara, saya memilih berprasangka baik. Saya datang ke acara pelantikan. Saya menyelamatinya (Jokowi), demi kebaikan rakyat. Demi kebaikan demokrasi, saya menerima kekalahan dengan hati bersih,” berita Prabowo.

Namun pada Pemilu 2019 ini, Prabowo menegaskan pelanggaran begitu banyak. Mustahil baginya menerima hasil pemilu hasil kecurangan yang sungguh terstruktur, sistematis, dan masif. “Saya tidak akan menerima pemilu curang,” ujarnya.

Prabowo lalu menyinggung beberapa kecurangan yang dilakukan kubu Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 01. Ada sekitar 6,7 juta “pemilih siluman” di setidaknya 73 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka tak mendapatkan undangan memilih. Ada penyimpangan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kubu 02 pada sekian banyak kasus kesulitan mendapatkan izin kampanye. Terjadi mobilisasi instrumen negara, termasuk Aparatur Sipil negara (ASN) untuk mendukung paslon petahana. BUMN diperalat membiayai kampanye kubu petahana.

Terkini, kubu Prabowo mengkritik Situng KPU yang sarat kesalahan input data. Perolehan suara paslon petahana digelembungkan, sementara perolehan pihak Prabowo-Sandiaga disunat.

Atas dasar itu semua, Prabowo mendesak agar dilakukan audit oleh tim independen untuk mengoreksi segala kecurangan dan kecerobohan di dalam pelaksanaan pemilu 2019, yang kini sedang memasuki tahap rekapitulasi penghitungan suara.

“Apa yang kami minta adalah sebuah pengoreksian atas hal yang melenceng dari aturan-aturan ini. Kami menginginkan audit IT (Teknologi Informasi). Sesederhana itu. Semua entri yang salah harus diperbaiki. Itulah semua yang kami minta,” tegas Prabowo.

Wiranto (Istimewa/kemenag.go.id)


People Power

Terkiat dengan wacana “people power” yang dilontarkan Amien Rais, ketua Dewan Pengarah BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga, Prabowo mengatakan pihaknya menyerahkan kepada rakyat. Dirinya tidak bermaksud mendorong rakyat turun ke jalan menggelar aksi massa kekecewaan atas penyelenggaraan buruk pemilu.

Namun, Prabowo berterus terang bahwa dirinya pesimistis menempuh proses menegakkan hukum atas kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

“Terserah rakyat, itu adalah keputusan rakyat. Saya bukan seorang diktator. Saya tidak akan mengatakan ini atau itu. Saya tidak akan menyuruh orang-orang ke jalan, tapi saya meyakini mereka akan melakukan itu (karena dicurangi). Karena, Anda bisa lihat sejarah, rakyat Indonesia bukan kambing-kambing. Mereka tidak akan begitu saja menerima,” papar Prabowo di hadapan tamu-tamunya. []Bisma Rizal


[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here