DPR: Pemerintah Pusat Tidak Adil kepada Kabupaten Sekitar Danau Toba

Eceng gondok di Danau Toba (Istimewa/jurnalx.com)

SIMALUNGUN, PemiluUpdate.com – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Capt. Anthon Sihombing mengutarakan potensi ekonomi kawasan Danau Toba luar biasa. Sayang, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang sangat minim kepada beberapa pemerintah daerah di sekitar Danau Toba.

Daerah yang berbatasan langsung dengan Danau Toba, yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Samosir.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukkan pemerintah pusat kepada beberapa pemerintah daerah dimaksud selama ini tidak sampai triliunan rupiah.

“Baru sekarang ini saja digelontorkan agak mendingan. Pemerintah pusat dalam hal ini tidak adil dalam memberikan perhatian. Masalahnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan. Belum lagi bicara rencana pengembangan potensi besar yang ada,” papar Anthon saat silaturahmi DPR RI dengan wartawan Koordinatoriat DPR RI di Simalungun, Sumatera Utara, Jumat malam, 5 April 2019.

Pada kesempatan yang sama, Anthon juga menyoroti belum adanya sekolah pariwisata di kabupaten tersebut. “Padahal penting sekali pendidikan wisata dilakukan agar masyarakat dapat teredukasi,” jelas Anthon, politikus Partai Golkar.

Jhoni Allen Marbun (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)


Masalah Sampah

Sekaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang sama, anggota DPR RI Fraksi Demokrat Jhoni Allen Marbun mengkritisi persoalan akut sampah dan limbah di Danau Toba. Kondisi ini tidak sejalan dengan program besar Kawasan Strategis Danau Toba 2025.

Kepada pihak berwenang, Jhoni berharap agar persoalan sampah dan limbah segera diatasi agar tidak merusak ekologi danau sedalam 505 meter ini. Pembersihan sampah di areal danau dan sekitarnya tak hanya menyelamatkan ekosistem, namun sampah bila dikumpulkan lalu diolah memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan.


Wewenang Kabupaten

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Binsar Situmorang menjelaskan dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengembalikan kualitas air Danau Toba. Belum lagi dibutuhkan dana yang sangat besar.

“Untuk menuntaskan masalah pencemaran lingkungan secara cepat tidak mungkin. Peneliti menyimpulkan butuh waktu sampai 70 tahun,” kata Binsar kepada pers di Medan, Kamis 4/4/2019.

Ikan mati di Danau Toba (Istimewa/taslabnews.com)

Binsar menambahkan sumber utama pencamaran berasal dari budidaya Keramba Jaring Apung (KJA). Saat ini terdapat beberapa titik di Danau Toba yang tingkat kerusakan lingkungannya parah. Lokasi dimaksud, yakni Haranggaol, Pakat, Tiga Ras, dan Salbe. Pencemaran di sini mulai dari level sedang dan sampai terparah ada.

Ditegaskannya kembali bahwa berdasar penelitian ditemukan sumber pencemaran terbesar dari KJA. Pembudidaya KJA belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pola pencegahan pencemaran lingkungan.

“KJA milik masyarakat yang terbanyak, bukan perusahaan. Jadi masyarakat dengan keterbatasan informasi atau pengetahuan tentang KJA. Inilah yang membuat pencemaran tak terkendali,” ujar Binsar lagi.

[Baca juga: Siapapun Presiden Akan Teruskan Program Strategis Danau Toba 2025]

Pemerintah provinsi melalui DLH, aku Binsar, tidak bisa membatasi jumlah KJA. Kewenangan untuk melakukan hal tersebut di tangan pemerintah kabupaten.

Pihak pemerintah kabupaten seharusnya proaktif menyelamatkan kondisi lingkungan danau alami terbesar di Indonesia ini. “Masyarakat itu izinnya dari kepala daerah, bukan provinsi. Otomatis kabupatennya perlu proaktif turun ke lapangan memberikan penjelasan dan sosialisasi,” lanjut Binsar. []Bisma Rizal


[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here