Polisi Akhirnya ‘Sentuh’ Banser NU, 2 Anggotanya Tersangka Bakar Bendera Tauhid

Aksi Bela Tauhid di depan Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta (Istimewa/liputan6.com)

BANDUNG, PemiluUpdate.com – Polisi akhirnya “menyentuh” pihak Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU). Dua anggota badan otonom NU dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran bendera bertuliskan tauhid pada peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar).

Tersangka pertama kasus pembakaran bendera tauhid di Kabupaten Garut –tindak yang memicu demonstrasi di berbagai daerah di seluruh Indonesia– adalah Uus Sukmana. Menurut polisi, Uus-lah yang membawa bendera ke tengah massa perayaan Hari Santri.

Anggota Banser NU menyita bendera yang dibawa Uus karena menganggap bendera berwarna dasar hitam dan bertuliskan lafaz tauhid berwarna putih sebagai atribut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang disebutkan terlarang oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Jabar menjerat Uus dengan Pasal 174 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dia dinilai mengganggu rapat umum. Ancaman hukumannya penjara tiga minggu dan denda maksimal Rp900. Karenanya tersangka ini tidak ditahan.

Uus diciduk polisi pada Kamis (25/10/2018) di tempat kerjanya di kawasan Laswi, Kota Bandung. Warga asal Kabupaten Garut ini sehari-hari bekerja di Kota Bandung.

Alur proses hukum atas insiden peringatan Hari Santri Nasional sempat memicu pertanyaan publik. Penyebabnya adalah polisi terkesan “melindungi” anggota Banser NU, padahal nyata dalam video yang beredar luas dengan sengaja membakar sang bendera tauhid.

Pemerintah sendiri, melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, jelas-jelas tak menempatkan anggota Banser NU yang membakar bendera tauhid dimaksud sebagai pelanggaran hukum. Pembakaran terjadi adalah reaksi spontan anggota Banser NU terhadap bendera yang dinilainya simbol HTI.

[Baca juga: Dilaporkan ke Bareskrim, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qaumas: Santai, Mas]

Namun sikap pemerintah dan proses hukum yang berjalan disikapi demonstrasi besar-besaran di berbagai kabupaten/kota di tanah air. Massa menuntut kepada pemerintah agar organisasi Banser NU dibubarkan. Terjadi pula bendera yang sama dibakar oleh anggota Banser NU sempat dikibarkan di halaman Gedung DPRD Poso dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain demonstrasi, publik menilai proses hukum kasus pembakaran bendera tauhid tidak logis. Di media sosial ramai beredar tulisan dan ungkapan yang mengesankan “akal sehat” pemerintah dan kepolisian menghadapi perkara di Kabupaten Garut tersebut, terganggu.

Penyidik mengatakan pihaknya akhirnya menetapkan dua anggota Banser NU sebagai tersangka setelah menemukan alat bukti baru yang cukup. Bukan karena faktor lain.

“Totalnya sekarang ada tiga tersangka. Pembakar bendera HTI yakni F dan M, serta U yang membawa bendera,” kata Direktur Reskrimum Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Umar Suryana Fana, Selasa, 30 Oktober 2018.

Umar tidak merinci alat bukti baru apa yang dimaksudnya. Hal pasti, katanya, penyidikan bersifat dinamis, bukan statis. Penyidik mengambil kesimpulan berdasarkan alat bukti.

“Kalau saat rilis belum ada alat bukti, ya, tidak bisa menyimpulkan yang sifatnya final. Nah, perjalanan penyidikan ditemukan alat bukti baru yang tentu akan mempengaruhi kesimpulan penyidik,” aku Umar.

[Baca juga: Reaksi Terhadap Banser NU di Garut: Aksi Bela Tauhid Digelar di Solo, Banten, dan Riau]

Sama dengan Uus, dua tersangka terbaru juga dijerat Pasal 174 KUHP karena dianggap membuat kegaduhan. Dalam pasal tersebut, ketiganya terancam hukuman penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak Rp900. []BIH/RMK/RE


[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here