Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu atas Kampanye Terselubung Gratiskan Tol Suramadu

Joko Widodo (tengah) dengan tokoh masyarakat Madura di Jembatan Suramadu (Istimewa/kumparan.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Forum Advokat Rantau (Fara) melaporkan Calon Presiden (Capres) Joko Widodo alias Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Capres Nomor Urut 01 itu dinilai melakukan pelanggaran terkait kebijakan pemerintah menggratiskan Tol Jembatan Suramadu di Jawa Timur. Capres Jokowi dipandang memanfaatkan posisinya sebagai Presiden RI guna meraup suara pada Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Laporan disampaikan tiga anggota Fara di Kantor Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa sore, 30 Oktober 2018. Mereka tiba sekitar pukul 16.50 WIB. Setelah melengkapi berkas laporan, Fara mendapatkan surat tanda-terima pelaporan pada pukul 17.10 WIB.

Fara menilai kebijakan pemerintah menggratiskan Tol Jembatan Suramadu sebagai kampanye terselubung Capres Jokowi.

“Sehubungan dengan digratiskannya Tol Jembatan Suramadu oleh Pemerintah RI pada hari Sabtu, 27 Oktober, peresmiannya dilakukan oleh Pak Jokowi. Dalam hal ini menjabat Presiden RI atau capres. Patut diduga hal tersebut merupakan pelanggaran kampanye atau kampanye terselubung,” papar anggota Fara Rubby Cahyady usai melaporkan Jokowi.

Salah satu buktinya, kata Rubby, orang-orang di sekeliling Jokowi saat seremoni penggratisan mengeluk-elukkan Jokowi sebagai Capres dan mengacung-acungkan salam satu jari, simbol Pasangan Calon (Paslon) Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Terlebih pada saat peresmian tersebut banyak yang menunjukkan simbol salam satu jari, yang merupakan citra diri Pak Jokowi selaku capres,” tukas Rubby.

Menurut Rubby, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di antaranya terkait tindakan yang merugikan paslon lain sebab capres petahana memanfaatkan posisinya di pemerintahan. Kontestasi menjadi tidak fair.

“Berpotensi merugikan peserta pemilu lainnya, yang diatur dalam Pasal 282 juncto Pasal 306 juncto Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tutur Rubby.

Ditambahkan, Jokowi seharusnya tidak perlu datang pada saat peresmian penggratisan Tol Jembatan Suramadu. Level menteri cukup.

“Harusnya juga Presiden tidak perlu datang ke Suramadu. Cukup menteri terkait, bisa. Kami harap Bawaslu memeriksa dan memutus ada-tidaknya pelanggaran pemilu,” kata Rubby lagi.

Presiden RI Jokowi dalam sambutannya pada acara di tengah badan Tol Jembatan Suramadu pada Sabtu (27/10/2018) telah memprediksi kebijakannya dikaitkan dengan pilpres. Ia lalu menegaskan kebijakannya sama sekali tidak terkait kepentingan pesta demokrasi.

Penggratisan dilakukan atas permintaan masyarakat setempat. Atas permintaan dimaksud pemerintah melakukan kajian, hingga akhirnya penggratisan diterapkan. []SJT/RE


[Email REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here