BIN Tepis Tudingan Pemerintah RI di Balik Pencekalan Rizieq Shihab

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto (Teguh Indra/PemiluUpdate.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Pencekalan terhadap pemimpin besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab (MRS) oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KAS) menuai kontra dan tudingan campur tangan pemerintah RI.

Tersebar kabar pula Badan Intelijen Negara (BIN) merekayasa dan mempengaruhi Pemerintah Arab Saudi agar MRS tidak dapat meninggalkan Arab Saudi.

Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto menepis informasi tersebut. Kepada PemiluUpdate.com, ia menegaskan pemerintah Indonesia justru ingin agar MRS segera kembali ke tanah air. Kehadirannya di Indonesia dibutuhkan guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dituduhkan kepadanya.

“Masalah isu cekal oleh pihak Arab Saudi sama sekali tidak ada hubungannya dengan BIN dan Pemerintah RI. (Pencekalan) ini adalah otoritas negara berdaulat, bukan atas permintaan ataupun tekanan negara lain,” ujar Juru Bicara BIN Wawan Purwanto, Jumat, 28 September 2018.

Wawan mengatakan sejauh ini Pemerintah Saudi sendiri tidak memiliki masalah dengan HRS, termasuk mencekal tokoh FPI ini. Dengan demikian salah alamat menuding BIN, Polri, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

BIN menyarankan, lanjut Wawan, jika HRS masih ada masalah lain, sebaiknya segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Semakin berlarut-larut maka akan memunculkan banyak spekulasi.

“BIN bertugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini, BIN juga harus menjaga keselamatan HRS,” tegas Wawan meyakinkan.

[Baca juga: KBRI Riyadh Konfirmasi Visa Rizieq Sudah Habis Sejak Juli]

Terkait adanya kegiatan HRS baik di Indonesia, Arab Saudi, maupun negara lain yang dikunjungi, BIN tidak pernah mempersoalkan dan ikut campur. BIN mempersilakan karena hal tersebut hak setiap warga Negara.

“Pertemuan sejumlah tokoh dengan HRS di Saudi adalah hak setiap warga negara dan tidak masalah. BIN tidak mempersoalkan afiliasi politik HRS. HRS bebas menentukan arah pilihan politiknya,” ungkap Wawan.

Ditambahkan, berbagai tuduhan kepada BIN merupakan opini semata, bahkan ada yang masuk kategori hoax.

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (kanan) dan Ustaz Abdul Somad (ke-2 kanan) (Istimewa/breakingnews.co.id)


Perlu Penjelasan Tuntas

Hingga kini belum ada penjelasan komprehensif atas pencekalan MRS oleh Pemerintah Arab Saudi.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof. Hikmahanto Juwana meminta pemerintah RI memperjelas status hukum HRS kepada pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, jelas Hikmahanto, izin tinggal MRS sudah berakhir sehingga yang bersangkutan seharusnya dideportasi.

“Seharusnya ditanya ke otoritas Arab Saudi, apakah ada masalah hukum atau tidak. Kalau izin tinggal sudah kadaluwarsa, ya, harus dideportasi ke asal negaranya,” ujar Hikmahanto, terpisah.

[Baca juga: BIN: Pasti Ada Aktor Politik]

Beberapa penyebab seseorang dicegah ke luar negara yang dikunjungi. Salah satunya yakni menjalani proses hukum. Hikmahanto mencontohkan kasus Siti Aisyah yang dituduh membunuh Kim Jong Nam.

Terkait tudingan adanya peranan pemerintah RI dalam pencegahan habib tersebut ke luar Arab Saudi, Hihmahanto meyakini tudingan itu tidak benar.

“Kalau ada tuduhan permainan dari otoritas di Indonesia saya kira tidak, ya. Masak negara berdaulat seperti Arab Saudi mau diintervensi negara lain,” ujarnya.

Pencegahan Habib Rizieq ke luar Arab Saudi diketahui saat dirinya hendak terbang ke Malaysia. Menurut Duta Besar RI untuk KAS Agus Maftuh Abegebriel, izin tinggal Habib Rizieq di Saudi sudah habis per Juli 2018.

Sayangnya, Agus tidak menyebutkan secara rinci apakah HRS tersandung suatu kasus hukum atau persoalan lain di Arab Saudi. Hal inilah yang menimbulkan polemik dan tanya besar. []Subhan Hardi


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here