Negara Tidak Netral, Istana: Silakan DPR Panggil Petinggi TNI-Polri-BIN

Ilustrasi: Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (ke-2 kiri). Polri salah satu lembaga negara yang dinilai tidak netral (Istimewa/poskotanews.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Kepresidenan, melalui Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, merespon pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebelumnya, bos Demokrat yang juga Presiden RI Ke-6 itu mengungkapkan fakta adanya elemen TNI, Polri, dan Badan Intelejen Negara (BIN) yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Unsur lembaga negara itu dipandang telah merugikan Demokrat, untuk kepentingan partai politik (parpol) lain.

Menurut Ali, pihak Istana meminta SBY memanfaatkan perpanjangan tangannya di DPR sehubungan penilaian ketidaknetralanan TNI, Polri, dan BIN.

“Kan, kawan di Demokrat dan Pak SBY bahwa kepanjangan partai itu adalah fraksi di parlemen. Karena itu, gunakan kewenangan itu. Kumpulkan data fakta yang kuat, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian panggil Kapolri, Panglima, BIN, asal jangan fitnah, menuduh. Jangan berteriak di luar, kasihan energinya habis. Pakai parlemen,” papar Ali kepada pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 25 Juni 2018.

Ali mengaku Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta data aparat negara yang terlibat politik praktis, khususnya yang berkaitan langsung dengan pemenangan kontestan pilkada tertentu.

Walaupun demikian, Ali sama sekali tidak menyinggung apakah pihak Istana akan menempuh jalur hukum atas pernyataan terbuka SBY. Sementara, SBY sendiri menyilakan aparat berwenang yang tidak menerima statement-nya agar menciduknya.

“Saya juga minta teman-teman Partai Demokrat, partai mana saja, menggunakan parlemen untuk menyampaikan kepada pemerintah, asal by data dan fakta. Kalau nanti saya dapatkan datanya, saya akan laporkan kepada Bapak. Beliau mengiyakan,” papar Ali lagi.


Bukan ‘Hoax’

SBY, pendiri Partai Demokrat, menandaskan ada oknum TNI, Polri, dan BIN yang tidak netral pada Pilkada 2018. Dia memastikan hal tersebut bukanlah berita bohong atau hoax.

“Yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI. Itu ada nyatanya, ada kejadiannya, bukan hoax. Sekali lagi ini oknum. Namanya organisasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, dan TNI itu baik,” ujar SBY pada konferensi pers di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (23/6/2018).

[Baca juga: Dituduh Tidak Netral dalam Pilkada, BIN Tepis Pernyataan SBY]

Jokowi telah menanggapi langsung pernyataan SBY. Dia menegaskan netralitas TNI, Polri, dan BIN bersifat mutlak.

“Netralitas TNI, Polri, dan BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dan ini sudah saya tegaskan untuk disampaikan ke jajaran yang ada di Polri, TNI, BIN,” ujar Jokowi di Komplek Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.


SBY Punya Data Akurat

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan keyakinannya bahwa SBY pasti memiliki data akurat. SBY tidak asal melontarkan tuduhan terkait ketidaknetralan aparat negara.

“Saya kira Pak SBY mempunyai data kuat. Saya yakin apa yang disampaikan itu ada dasarnya,” kata Fadli. []HDN/ALY/RE


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here