KPU Pertimbangkan Usulan Jokowi yang Ingin Tandai Eks Koruptor di Surat Suara

Ketua KPU Arief Budiman (Istimewa/lensaindonesia.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman akan mempertimbangkan usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar mantan napi korupsi boleh menjadi caleg dengan syarat diberi tanda khusus di surat suaranya.

“Jadi ini menunjukkan bahwa diskusi tentang hal ini menjadi perhatian semua komponen bangsa,” kata Arief di kantor KPU, Jakarta, Rabu 30 Mei 2018.

Pihaknya juga menampung dan memberikan catatan atas masukan dari Komisi II DPR maupun perkembangan di luar.

Menurut Arief, semua pendapat pada intinya sepakat dengan semangat KPU yang ingin menciptakan pemilu yang bersih. Hanya saja, ada pihak yang tidak sepakat soal realisasinya.

“Memberi catatan semua masukan, tetapi kami juga berharap semua memahami bahwa KPU akan mengambil keputusannya,” ucapnya.

[Baca juga: Keadilan Terusik, KPU Bersikukuh Haramkan Eks Koruptor Nyaleg]

Namun ia juga menegaskan agar semua pihak memberi kesempatan kepada KPU dalam mengambil keputusan secara mandiri terkait pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi anggota legislatif dalam peraturan KPU (PKPU) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

“Tentu dengan berbagai pertimbangan dengan bijaksana dan biarkan kami mengambil keputusan itu sendiri,” tegas Arief.

Arief mengatakan draf Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif akan dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan pada pekan ini.

Dia berharap Kemenkumham dapat memproses dengan cepat agar lekas ada regulasi yang sah. “Regulasi ini harus segera diselesaikan agar menjadi pedomannya” tandasnya.

[Baca juga: KPU Jabar Targetkan Distribusi Surat Suara Selesai 6 Juni]


Koruptor Miliki Hak Berpolitik

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, pada Selasa (29/5/2018) kemarin, menyebut bahwa mencalonkan diri sebagai caleg adalah hak yang diatur oleh konstitusi.

“Itu hak ya. Itu konstitusi memberikan hak,” kata Jokowi di Kampus Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA (UHAMKA) Ciracas, Jakarta Timur, kutip Antara.

Namun, Jokowi menyerahkan permasalahan larangan eks koruptor menjadi caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tapi silakanlah KPU menelaah. Kalau saya, itu hak. Hak seseorang untuk berpolitik,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan KPU bisa saja membuat aturan dengan memberikan tanda tertentu kepada mantan narapidana yang akan mencalonkan diri.

“Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” pungkas Presiden. []ALY/BDG


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here