Keadilan Terusik, KPU Bersikukuh Haramkan Eks Koruptor Nyaleg

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi (Istimewa/kompas.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melarang mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam peraturan KPU (PKPU) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. KPU bersikukuh menegakan aturan tersebut untuk mengedepankan keadilan.

Merujuk dari data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata vonis pidana yang dijatuhkan kepada koruptor hanya dua tahun dua bulan. Rendahnya vonis ini juga sejalan dengan rata-rata rendahnya tuntutan jaksa, yakni 3 tahun dua bulan kurungan. Di sisi lain, sanksi pembayaran ganti rugi keuangan negara juga sangat rendah, yakni hanya 4,91 persen dari total keuangan negara.

“Di situ rasa keadilan kita harusnya terusik. Makanya KPU melarang mantan napi korupsi untuk didaftarkan kembali menjadi caleg,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Rabu 30 Mei 2018.

[Baca juga: KPU Jabar Targetkan Distribusi Surat Suara Selesai 6 Juni]

Pramono mengatakan larangan kepada mantan narapidana korupsi menjadi caleg bisa dianggap sebagai sanksi politik tambahan. Menurutnya, hal itu patut diberikan kepada eks koruptor yang pernah merugikan keuangan negara dan belum terhukum dari aspek moral.

“Hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari sanksi politik (tambahan) yang harus diterima oleh mereka yang pernah mencederai mandat politik rakyat, yang pernah merugikan keuangan negara, serta pernah mengakibatkan rakyat kehilangan hak atas kesejahteraan yang harusnya mereka rasakan,” ucapnya.

Pramono juga menegaskan rencana melarang eks koruptor menjadi caleg merupakan inisiatif KPU. Rencana itu ingin diterapkan demi memperkuat gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Jika sanksi pidana sudah demikian ringan lalu celah ini (sanksi politik) tidak dimaksimalkan, percayalah bahwa tidak ada lagi yang bisa memberi efek jera bagi para koruptor itu,” tegasnya.

Larangan eks koruptor menjadi caleg dalam PKPU sendiri mendapat penolakan dari Komisi II DPR, Kemendagri, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ketiga lembaga itu beranggapan bahwa KPU tidak bisa melebihi kewenangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang eks koruptor menjadi caleg.

Kendati begitu, KPU bersikukuh memasukkan larangan itu dalam PKPU dan akan segera diundangkan ke Kemenkumham. []ALY/BDG


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

2 KOMENTAR

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here