20 tahun Reformasi, TB Hasanuddin Sebut Habibie Sosok Reformis Sejati

Cagub Jabar TB Hasanuddin saat masih menjadi ajudan Presiden BJ Habibie (Istimewa/Dok. pribadi TB. Hasanuddin)

BANDUNG, PemiluUpdate.com – Hari ini 21 Mei tepat 20 tahun era reformasi bergulir. Polemik dan intrik politik mewarnai lengsernya Presiden Soeharto sebagai simbol Orde Baru pada 21 Mei 1998 silam. Era demokrasi pun dimulai, ditandai dengan diangkatnya BJ Habibie sebagai Presiden pengganti kediktatoran Soeharto.

Bagi Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, TB Hasanuddin, atmosfer reformasi yang dulu dirasakan tidak terlepas dari sosok yang dikenal jenius di bidang penerbangan, yakni Habibie.

Hasanuddin yang menjadi ajudan Presiden ke-3 RI BJ Habibie kala itu menyebut bahwa Habibie sebagai sosok reformis sejati. Ditengah gejolak disintegrasi bangsa, Menristek dua periode di era orde baru itu berhasil meletakan pondasi kenegaraan dan pemerintahan yang demokratis.

“Pak Habibie, langsung mengambil langkah kilat dengan melepas seluruh tahanan politik yang menjadi ancaman paling menakutkan para aktivis,” kata Kang Hasan, sapaan akrabnya usai bertemu Relawan Hasanah di Paguyuban Pasundan, Bandung, Senin 21 Mei 2018.

Kang Hasan menilai salah satu kebijakan BJ Habibie terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan Pers, merupakan langkah tepat untuk membongkar aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di masa orde baru.

Menurut dia, kedudukan Pers sangat penting sebagai pilar dari demokrasi. “Saya sepakat, justru pejabat yang reformis itu pak Habibie, mengapa? Berani membuka dan merubah orde baru menjadi situasi yang lebih demokratis,” ungkapnya.

Adapun langkah lain yang perlu diapresiasi dari Habibie untuk memberantas KKN, adalah dengan dibentuknya Kejaksaan Agung untuk memburu korupsi.

“Walaupun secara praktis hasilnya kurang, namun secara politis niat baik itu sudah ada,” ungkap pria yang pernah menjabat Sekretaris Militer itu.

Tidak hanya itu, BJ Habibie juga dinilai sebagai sosok pendobrak yang berani mengatasi masalah ketatanegaraan dan pemerintah yang penuh nepotisme. Terlebih, banyak anak pejabat yang menjadi anggota DPR yang menjadi pemicu terjadinya kolusi.

“Saya berharap reformasi dikembalikan kepada khittahnya yaitu untuk mewujudkan negara yang demokratis dan dimaknai sebagai kebebasan memilih pemimpin,” pungkasnya. []BBI/BDG


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here