Final, Pilwalkot Makassar Diikuti Pasangan Kandidat Tunggal

Pasangan kandidat Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Istimewa/pedomanrakyat.id)

MAKASSAR, PemiluUpdate.com – Final, Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018 diikuti pasangan calon (paslon) tunggal.

Duet pilih 1 Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) melawan kotak kosong karena kompetitor satu-satunya, Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), resmi didiskualifikasi.

Appi adalah bos klub sepakbola PSM Makassar. Dia sosok dalam jaringan inti Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Sedangkan Pomanto seorang arsitek yang memimpin Makassar hampir lima tahun terakhir.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar resmi memutuskan Appi-Cicu pada Pilkada Makassar 2018 Appi-Cicu akan melawan kolom kosong pada lembar suara. Keputusan ini hasil rapat pleno di Kantor KPU Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu malam (16/5/2018).

KPU mengesahkan Pilwalkot Makassar hanya diikuti paslon tunggal dengan memedomani keputusan Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, keputusan KPU Makassar telah mendiskualifikasi pasangan petahana DIAmi, berdasar keputusan MA. Namun, paslon DIAmi mengajukan gugatan ke Panwaslu Makassar.

Panwaslu “berpihak” kepada DIAmi. Badan pengawas memerintahkan kepada KPU agar mengembalikan posisi DIAmi sebagai kontestan pilwalkot.

Komisioner KPU Makassar Abdullah Manshur mengonfirmasi keputusan pihaknya tersebut dihasilkan melalui rapat pleno di KPU Sulsel, Rabu malam.


Final dan Mengikat

Keputusan KPU Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tindak lanjut pelaksanaan putusan MA Nomor 250 K/TUN/Pilkada/2018 dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dimintakan pembatalan.

[Baca juga: MA Kuatkan Putusan PTTUN, Pilwalkot Makassar Diikuti Satu Paslon]

Selain itu lanjutnya, putusan Panwas Kota Makassar atas Objek Sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

[Baca juga: Massa DIAmi Terus Berdemo, Pomanto-Indira Mulai Jarang Kampanye]

Komisioner Manshur menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 10 UU No.10/2016 secara tegas menyebutkan “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)”.

Manshur menegaskan keputusan KPU Makassar tersebut hasil konsultasi secara berjenjang. “Ini adalah hasil konsultasi kami di KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI,” kata Manshur, dan menambahkan rapat pleno diikuti empat komisioner. []MIH/RE


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here