Diskualifikasi DIAmi atau Tidak, KPU Makassar Hadapi Delik Pidana

Brosur calon wali kota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto dan calon wakil wali kota Makassar Indira Mulyasari Paramastuti beredar di berbagai sudut kota (Istimewa/fajaronline.com)

MAKASSAR, PemiluUpdate.com – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar mengabulkan permohonan Pasangan Calon Wali Kota Makassar-Wakil Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi).

Dalam hal ini melawan pihak termohon KPU Makassar, yang mendiskualifikasi DIAmi sebagai kontestan Pemilihan Umum Wali Kota Makassar-Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018.

Sidang putusan sengketa pilkada oleh Panwaslu Makassar tersebut digelar Minggu (13/5/2018). Hasilnya memberi angin kepada DIAmi. Apakah Panwaslu melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA)?

“Pihak KPU keliru menafsirkan putusan PTTUN dan MA sehingga kemudian majelis berpendapat bahwa dalih KPU sebagaimana penetapan yang diterbitkan oleh KPU itu, tidak berdasar dan cacat hukum,” jawab Humas Panwaslu Kota Makassar Muhammad Maulana di kantornya, Jalan Anggrek Raya, Makassar.

Ditambahkan, Panwaslu berpandangan putusan PTTUN dan MA –yang menjadi dasar KPU Makassar mencoret pasangan calon (paslon) DIAmi– tidak menyebutkan bahwa kandidat ini tak memenuhi syarat pencalonan.

“Mekanismenya itu berbeda. Proses pembuktian pelanggaran itu mempunyai mekanisme yang berbeda dengan mekanisme yang harus ditempuh dalam konteks syarat pencalonan. Itu bukan ranahnya di sini. Nah, di situ kelirunya KPU sehingga kemudian dengan proses penetapan yang dikeluarkan oleh KPU kemarin, tidak berdasar hukum sehingga majelis berpendapat itu harus dibatalkan,” papar Maulana.

Dalam pertimbangan putusan, menurut Maulana, majelis juga menggunakan yurisprudensi MA sebagai rujukan dalam memutuskan gugatan tersebut.

“Di dalam proses PTTUN sampai MA dengan tidak dilibatkannya pihak DIAmi di dalam proses sengketa PTTUN dan MA, itu mengakibatkan seluruh produk yang terbit berdasarkan atas putusan tersebut adalah batal demi hukum, dan secara nyata telah melanggar hak konstitusional dari pasangan DIAmi,” tambahnya.

[Baca juga: MA Kuatkan Putusan PTTUN, Pilwalkot Makassar Diikuti Satu Paslon]

Atas dasar tersebut, Panwaslu sama sekali tidak menggugurkan keputusan MA sebelumnya. Objek sengketa dalam putusan ini berbeda.

“Kami tidak dalam kapasitas mengadili putusan PTTUN dan MA karena yang menjadi objek sengketa adalah penetapan yang diterbitkan oleh pihak termohon atau KPU Makassar. Kalau ada yang berpendapat bahwa Panwaslu mengadili putusan MA, itu tidak benar. Ini objek sengketa baru,” tegasnya.

Putusan Panwaslu menurut peraturan harus ditindaklanjuti oleh KPU Makassar dalam jangka waktu tiga hari pasca putusan.


Simalakama KPU

Terpisah, calon petahana Mohammad Ramdhan Pomanto mengingatkan agar KPU Makassar taat atas keputusan Panwaslu.

“Kalau tidak menjalankan putusan Panwaslu, ya, kena pidana. Berdasarkan statement KPU RI, KPU Makassar harus menjalankan putusan terakhir. Putusan terakhir itu, ya, ini (Panwaslu),” tegas Danny Pomanto, panggilan Sang Wali Kota Makassar lima tahun terakhir, di rumahnya, Jalan Amirrulah, Makassar.

Sebaliknya, Juru Bicara Paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota pada Pilwalkot Makassar 2018 Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) Arsony mengatakan KPU justru Makassar terancam sanksi pidana jika menjalankan putusan Panwaslu.

[Baca juga: Massa DIAmi Terus Berdemo, Pomanto-Indira Mulai Jarang Kampanye]

Menurut Sony, perintah PTTUN Makassar yang dikuatkan oleh MA adalah KPU Makassar harus mendiskualifikasi DIAmi. Putusan MA bersifat final, mengikat, dan tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

“Ini adalah sebuah pembangkangan terhadap sebuah putusan lembaga tertinggi di Indonesia yakni MA,” tegas Arsony, yang juga politikus PDIP Makassar.

Kendati demikian, sebelum memidanakan KPU Makassar jika kembali mengikutkan DIAmi dalam kontestasi pilwalkot, pihaknya menunggu putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tim Hukum Appi-Cicu telah melaporkan KPU Makassar dan Panwaslu Makassar ke DKPP karena dinilai tidak objektif menangani sengketa. []MIH/RE


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here