Gerindra Sarankan HTI Ganti Kulit Jadi Partai Politik

Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Istimewa/rilis.id)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Ketua DPP Parti Gerindra Sodik Mujahid gundah atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak seluruh gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah.

“Majelis hakim mempertimbangkan segala sesuatu hanya dari sisi administrasi dan fakta hukum. Majelis tidak melihat sisi filosofis dan konstribusi HTI dalam pembinaan bangsa Indonesia,” kata Sodik kepada pers, Senin, 7 Mei 2018.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu meminta segenap unsur HTI menerima putusan PTUN. “Meski, jangan berhenti meneruskan misi dakwah dan pembinaan umat dan bangsa Indonesia,” tambahnya.

Menurutnya, misi HTI harus diformulasikan agar lebih sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan perundangan lainnya.

“Jika HTI berminat dalam politik sebagai salah satu jalur utama mewujudkan misi khilafah dan khalifah, maka silakan HTI mempertimbangkan untuk menjadi partai politik,” Sodik menyarankan.

Sodik memaparkan pertarungan ideologi dan politik zaman rasulullah, antara lain, diwujudkan dalam peperangan fisik. Zaman sekarang pertarungan, menurut Sodik lagi, melalui partai, pemilihan umum, dan lainnya.


Berbeda Sikap

Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengemukakan pandangan yang sama. “Saya kira, iya, karena mendukung dalam arti itu adalah hal yang dijamin dalam konstitusi,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta.

[Baca juga: Elit Golkar Gembira PTUN Tolak Gugatan HTI]

Wakil Ketua DPR itu menambahkan tidak boleh ada ormas yang diberangus oleh pemerintah, seperti HTI. “Apalagi kalau hanya berbeda sikap,” tegasnya.

Fadli mengungkapkan HTI secara terbuka juga menyatakan tidak anti Pancasila dan UUD 1945.


Banding

Sebelumnya juru bicara HTI Ismail Yusanto menegaskan lembaganya menolak putusan PTUN. “Kami akan melakukan upaya hukum berikutnya, banding,” katanya usai persidangan di PTUN, Jakarta Timur, Senin, 7 Mei 2018.

Ismail mengaku sangat kecewa dengan keputusan PTUN yang menolak gugatan HTI itu. Menurutnya, pemerintah telah melakukan kezaliman terhadap HTI.

“Kami lihat keputusan pemerintah itu adalah sebuah kezaliman karena telah menetapkan HTI sebagai kelompok dakwah yang menyebarkan ajaran Islam itu sebagai pihak pesakitan dan hari ini majelis hakim melegalkan kezaliman itu,” kata Ismail. []Madi Cakra/RE


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here