ASN tidak Netral karena Intimidasi Kontestan Petahana

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

PEMILIHAN umum (pemilu) ibarat dua bilah mata pisau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka harus netral tanpa memihak siapapun, namun majunya petahana membuat ketar-ketir karena kontestan satu ini selalui hendak memanfaatkan ASN.

Khusus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Jawa Barat 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat mencatat 39 orang ASN di sembilan kabupaten/kota terindikasi tidak netral. Kasusnya telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN).

Terkait hal ini, Jurnalis PemiluUpdate.com Herry Febrianto menggali pandangan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Berikut petikan wawancara pada Sabtu, 21 April 2018:

ASN dituntut menjaga netralitas pada pemilu. Mengapa?
Ada empat alasan mengapa ASN harus netral dalam proses Pilkada. Pertama, agar mereka tidak menyalahgunakan kewenangan (abuse of power). Kedua, agar mereka tidak menyalahgunakan fasilitas jabatan yang dimiliki. Ketiga, supaya tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas anggaran. Keempat, yang harus diingat dalam struktur elitnya mereka mampu menggerakkan dan memobilisasi birokrasi.

Kenyataanya banyak laporan yang menunjukkan dugaan keterlibatan ASN terhadap kontestan tertentu?
Ada 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, dengan jumlah jutaan ASN. Kalau kemudian ada temuan puluhan atau ratusan ASN yang tidak netral, tidak bisa dikatakan konklusinya melompat bahwa ASN kita tidak netral. Harus proporsional melihat persoalan dan menempatkannya secara utuh.

Fakta yang ditemukan Perludem?
Kalau faktanya ada ASN tidak netral, iya, betul. ASN memang rentan dipolitisasi karena kontur birokrasi di daerah sangat kental dengan tarik-menarik kepentingan lokal.

Pilkada ranah politisasinya kecil dengan aktor sudah saling mengenal satu sama lain. Belum lagi kultur kekerabatan daerah yang membuat di pilkada kecenderungan ASN tidak netral dibandingkan dengan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Seberapa besar keterlibatan ASN dalam pilkada?
Kompetisi pilkada melibatkan aktor dan calon kepala daerah dalam arena yang kecil. Kultur kekerabatan ikut mempengaruhi kondisi kompetisi. Di situlah ASN menjadi tidak netral.

Ketika petahana mencalonkan kembali di pilkada, apakah berpengaruh besar terhadap netralitas ASN?
Selain dipengaruhi perilaku birokrasi daerah kita, saat kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah maju, ASN kecenderungan tidak netral menjadi lebih relevan. Ketika petahana tidak maju, ASN juga rentan tidak netral karena bagi mereka (ASN) yang berperilaku tidak bersih ingin memastikan promosi jabatan dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan ASN tidak netral menjadi salah satu problem di pilkada.

Apa yang menyebabkan ASN tidak netral ketika petahana maju di pilkada?
Motif ASN tidak netral didorong banyak faktor, di antaranya tekanan dan intimidasi, atasan, serta perilaku ASN sendiri yang ingin mendapatkan jalan pintas promosi jabatan.

Bukan hanya perilaku selama pilkada dan pemilu tetapi perlu upaya terus-menerus untuk memastikan mentalitas ASN sebagai aparatur pelayanan publik. Mereka seharusnya berada di luar aktivitas politik.

Pemerintah saat ini sudah membentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN). Banyak laporan yang masuk, antara lain, Sekretaris Daerah Kota Bekasi di Pilwalkot Bekasi 2018. Tanggapan Perludem?
Komisi ASN sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah harus menjaga kepercayaan publik terkait proses penanganan laporan dan juga penegakan hukum. Dalam prosesnya, Komisi ASN harus melakukan proses temuan secara transparan dan terbuka untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pilkada atau pemilu. Minimal publik tahu bagaimana status proses penanganannya. ()


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here