Komisi ASN Bakal Panggil Sekda Kota Bekasi atas Laporan Tidak Netral dalam Pilkada

Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Komisi ASN, Sumardi (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat terkait dugaan ketidaknetralan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukamardji pada Pemilhan Wali Kota (Pilwalkot) Bekasi 2018, dalam proses Komisi Aparatur Sipil Negara (Komisi ASN).

Saat ini, pihak KASN sedang menyusun draft laporan sebagai bahan review untuk disampaikan ke Ketua KASN.

“Kami sedang proses. Selanjutnya diajukan ke pimpinan untuk di-review. Sekarang masih dalam proses penyusunan laporan,” ujar Sumardi, asisten komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Komisi ASN, kepada PemiluUpdate.com, Rabu, 18 April 2018.

Apakah Komisi ASN akan melakukan pemanggilan Sekda Kota Bekasi untuk dimintai klarifikasi? Sumardi mengatakan laporan dugaan pelanggaran pilkada oleh Bawaslu Jawa Barat terhadap Sekda Kota Bekasi masih terus dipelajari oleh Komisi ASN. Terlebih masalah ini sudah diklarifikasi oleh Panwaslu dan Bawaslu.

“Sebenarnya semua proses sudah dilakukan oleh Panwaslu Kota Bekasi. Jika masih diperlukan bisa saja (Sekda Rayendra Sukamardji) nanti kita panggil. Perlu atau tidaknya didasarkan hasil penelaahan dan review kami,” tandas Sumardi.

Dijelaskannya, KASN baru menerima surat Bawaslu Jawa Barat beberapa hari yang lalu. Banyak laporan dugaan pelanggaran ASN yang masuk membutuhkan waktu cukup panjang untuk memprosesnya. Sampai saat ini belum ada aturan mengenai deadline Komisi ASN harus menyelesaikan setiap laporan dugaan pelanggaran.

“Mengenai berapa hari, belum diatur. Ini lembaga baru, kami tidak punya cabang atau perwakilan di daerah sehingga kalau diatur waktunya repot juga,” katanya.

Komisi ASN saat ini bukan hanya menangani permasalahan di Pulau Jawa, melainkan juga di daerah lain, sementara tenaga komisi hanya tiga orang.

“Namun sebagai lembaga baru, kami tetap komitmen terhadap permasalahan,” tukas Sumardi.


Indikasi Kuat Pelanggaran

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat masih menunggu keputusan Komisi ASN terkait dugaan ketidaknetralan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukamardji pada Pilwalkot Bekasi 2018.

Komisioner Bawaslu Jawa Barat Yusuf Kurnia mengatakan keputusan final Komisi ASN atas kasus tersebut belum keluar. Bawaslu Jawa Barat sendiri telah merekomendasi kasus tersebut ke Komisi ASN untuk diproses lebih lanjut.

“Kalau sudah direkomendasikan ke KASN artinya terdapat indikasi pelanggaran etika. Ketidaknetralan itu ada. Yang berwenang menilai pelanggaran netralitas dan pemberian sanksinya ada di Komisi ASN,” tandas Yusuf, komisioner yang membidangi Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran.


Langsung Diberhentikan

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menegaskan proses pengawasan terkait netralitas ASN pada Pilkada 2018 semakin diperketat. Proses pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral dipersingkat.

Selain itu, ASN yang terbukti tidak netral akan langsung diberhentikan sementara sebagai aparat negara.

“Netralitas ASN saat ini sangat diperketat. Jadi prosesnya dipersingkat untuk Pilkada. Kalau ditengarai ada pelanggaran, Bawaslu berkoordinasi dengan KASN, Kemenpan RB dan Kemendagri untuk selanjutnya ASN bersangkutan akan diberhentikan sementara,” ujar Sumarsono dalam rapat teknis persiapan Pilkada serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018), dikutip kompas.com.

Sumarsono menjelaskan proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP tersebut, seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran lebih dulu dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan. Apabila pemanggilan tersebut tidak dipenuhi akan dilakukan pemanggilan kedua. Apabila pada tanggal pemeriksaan kedua ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Sementara, berdasarkan imbauan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, proses tersebut dipersingkat. ASN akan langsung diberhentikan sementara setelah sidang selesai digelar.

“Jadi prosesnya tidak panjang seperti PP Nomor 53 tahun 2010. Lisan dulu, tertulis dua kali, ya kepanjangan. Jika ASN terbukti melanggar netralitas, sidang selesai, kemudian diberhentikan sementara,” ucap Sumarsono. ()Herry Febrianto/RE


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here