Pelanggaran Administratif dan Dugaan Tindak Pidana Warnai Pilkada Kota Sukabumi

KOTA SUKABUMI, PemiluUpdate.com – Pemilihan Kepala Daerah Kota Sukabumi 2018 masih diwarnai sejumlah pelanggaran yang dilakukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Baik pelanggaran bersifat administratif hingga dugaan tindak pidana.

Khusus pelanggaran administratif, dari tujuh kecamatan di Kota Sukabumi, hasil rekapan sementara Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat di lima kecamatan lebih dari 50 pelanggaran.

“Hasil rekapan sementara di lima kecamatan rata-rata lebih dari 10 pelanggaran administratif. Tinggal dua kecamatan lagi yang sedang dalam proses rekapan,” tandas Ketua Panwaslu Kota Sukabumi Muhammad Aminudin, Jumat, 13 April 2018.

Dijelaskan Aminuddin, pelanggaran administratif yang dimaksud setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tidak memberitahukan ke Panwaslu dan Kepolisian terkait jadwal kampanye.

Selain pelanggaran secara administratif, Panwaslu juga menangani dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh beberapa paslon wali kota dan wakil wali kota. Hanya saja, karena tidak terpenuhinya alat bukti dan barang bukti kasusnya dihentikan di tingkat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu).

“Dugaan tindak pidana pemilu dari dua paslon menurut Gakumdu unsur alat buktinya masih kurang, jadi ada pemberhentian kasus di tingkat Gakumdu,” ujar Aminuddin.

Diungkapkanya, dugaan tindak pidana kampanye terhadap dua paslon wali kota dan wakil wali kota terkait keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye serta memberikan materi atau barang pada saat kampanye.

“Kalau benar terbukti, sanksi pidana keterlibatan anak-anak 32 bulan dengan denda. Sedangkan memberikan materi atau barang sanksi minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan dengan denda minimal Rp600 ribu serta maksimal Rp1 miliar,” ungkapnya.

Sementara soal keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), Panwaslu Kota Sukabumi memproses empat orang ASN dan sudah diberikan teguran oleh dinaa terkait.

“Ada empat orang ASN dan sudah kita laporkan ke inspektorat yang merekomendasikan agar dinas terkait menindaklanjuti dengan surat teguran,” pungkas Aminuddin. () Herry Febrianto

[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here