Yusril: Ada Agenda Sistematis Gagalkan PBB Ikut Pemilu 2019

Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra (Madi Cakra/PemiluUpdate.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Badan Pengawas Pemilu kembali melanjutkan sidang adjudikasi Partai Bulan Bintang melawan Komisi Pemilihan Umum. Agenda sidang mendengarkan keterangan tambahan pihak KPU yang menghadirkan Ketua KPUD Manokowari Selatan.

Dalam keterangan saksi terungkap KPUD Manokowari tidak menyerahkan surat sosialisasi verifikasi faktual pada pengurus PBB di sana.

“Ketika sampai di kantor PBB tak ada orang sehingga (surat) dibawa balik,” kata Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham Ramandey di Ruang Sidang Bawaslu, Kamis, 1 Maret 2018.

Selain itu, Abraham mengakui berita acara yang menyatakan PBB tidak memenuhi syarat tidak dibacakan dalam pleno. Penandatanganan berkas acara dilakukan di luar rapat pleno KPUD.

Mendengar keterangan saksi yang dihadirkan KPU, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB Yusril Ihza Mahendra menyimpulkan bahwa proses pencoretan partainya sebagai peserta Pemilu 2019 menyalahi aturan. Terjadi pelanggaran yang dilakukan KPUD Manokowari Selatan, yang jelas masuk ranah pidana.

“Nah, ini sudah masuk permainannya, di sini. Saya kira setelah ini, ya, kita harap mudah-mudahan tinggal diproses saja pidananya orang-orang ini. Sudah jelas, kok,” tegas Yusril.

Dengan keterangan para saksi yang dihadirkan KPU dalam persidangan, Yusril meyakini ada upaya sistematis dan melibatkan banyak pihak untuk mengganjal PBB agar tidak bisa ikut Pemilu 2019.

“Ini semua tahu, KPU provinsi tahu, lainnya tahu. Apakah mereka terlibat dalam persengkokolan jahat? Yang lain membiarkan itu, tetap bisa dipidana,” tandas pakar hukum tatanegara tersebut.

PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 oleh KPU. Hal itu ditegaskan dengan Surat Keputusan Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019.

PBB dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakibatkan partai ini tidak memenuhi syarat verifikasi di Papua Barat. Atas keputusan tersebut, PBB menggugat KPU ke Bawaslu.

Bawaslu sempat memediasi PBB dan KPU pekan lalu, namun mediasi tersebut buntu. Akhirnya sengketa ini dibawa kepersidangan ajudikasi Bawaslu. ()Madi Cakra


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here