Ngotot Mundur sebagai Calon Bupati, Kuasa Hukum: Hak Harry Nugroho!

Calon Bupati Batu Bara Harrry Nugroho (kiri) dan wakilnya M. Syafi'i (kanan) pada Pilkada 2018 (Istimewa/generasi.co.id)

MEDAN, PemiluUpdate.com – Harry Nugroho, calon Bupati Batu Bara, kukuh agar permohonan pengunduran dirinya sebagai kontestan Pilkada 2018 dikabulkan. Dia dipastikan tidak hadir pada penetapan kandidat Pilkada Batu Bara pada 12 Februari mendatang.

Alasan Harry yakni belakangan dirinya tidak mendapat restu keluarga. Juga disebutkan ia ingin fokus menyelesaikan sisa tanggung jawabnya sebagai Bupati Batu Bara.

Pada pilkada dimaksud Harry berpasangan dengan M. Syafi’i. Parpol pengusungnya yakni PKS, PAN, dan Nasdem.

Surya Perdana, kuasa hukum Harry, menegaskan langkah kliennya meninggalkan arena pilkada merupakan hak. Dia bulat melakukan hal dimaksud. Surat permohonan pengunduran diri telah disampaikan pada 22 Januari lalu.

“Pak Harry punya hak konstitusi. Kita berpatokan pada PKPU (Peraturan KPU) bahwa ada ruang untuk beliau mengundurkan diri. Tolong regulasinya dilihat secara utuh, khususnya Pasal 6 Ayat (7). Setelah ditetapkan saja boleh mundur, tapi ada denda. Apalagi ini belum penetapan,” kata Surya di Medan.

Meski begitu, lanjut Surya, Harry berkeinginan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Batu Bara hingga dilantiknya bupati baru hasil Pilkada 2018. Untuk hal ini, Harry sudah menyampaikan permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H.T. Erry Nuradi meninjau ulang permohonan cuti kampanye yang telah diajukannya.

Tak itu saja, dia juga meminta Gubernur Sumut agar membatalkan penunjukan pejabat Bupati Batu Bara. Alasannya karena dirinya tak melanjutkan proses mencalonkan diri sebagai kandidat Pilkada Batu Bara 2018.

Dijelaskan pula bahwa PKPU mengatur pasangan calon (paslon) dan parpol yang ingin mengundurkan diri dari ajang pilkada. Konsekuensinya yang bersangkutan mencari sosok calon yang lain sebagai pengganti.


Bawaslu: Boleh

Menanggapi perkembangan Pilkada Batu Bara tersebut, anggota Bawaslu Sumut Aulia Andri menegaskan bahwa pengunduran diri Harry merupakan hak politiknya. “KPU tidak bisa menghalang-halangi. Itu hak politiknya,” tegas Aulia.

PKPU No. 3 Tahun 2017, ungkap Aulia, tepatnya Pasal 76 Ayat 2 menegaskan parpol atau koalisi yang menarik dukungan dan atau paslon yang mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Ayat 1, dinyatakan gugur sebagai peserta pemilihan. “Dia boleh mundur. Yang tidak boleh itu mengganti paslon,” jelasnya. ()MSM


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here