PT 20 Persen dan Verifikasi Parpol agar Pemimpin Kuat Hadapi Parlemen

Warga berbincang di 'front office' Mahkamah Konstitusi di Jakarta (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengetok palu menyudahi persoalan ambang batas presiden (presidential threshold, PT) dan verifikasi parpol, yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu.

MK menolak permohonan uji materi Pasal 222 tentang PT. Mahkamah menetapkan PT sebesar 20 persen dan mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (3) tentang Verifikasi Parpol yang menyatakan seluruh parpol calon peserta Pemilu 2019 harus melalui verifikasi faktual.

Dengan demikian, catatan PemiluUpdate.com, MK mengulang putusan sebelumnya atas gugatan Yusril Ihza Mahendra pada 2014.

Mahkamah kembali mempertegas konstitusionalitas pasal tersebut dengan pertimbangan bahwa ketentuan PT dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Putusan dimaksud memang dilematis. Jika MK mengabulkan gugatan PT, maka MK harus juga mengabulkan gugatan terdahulu terkait calon presiden (capres) jalur perseorangan/independen. Persoalannya ada korelasi antara mempertahankan PT dengan ditutupnya peluang capres dari jalur perseorangan.

Jika semua orang boleh mencalonkan diri sebagai capres meski melalui jalur parpol, berarti sistem presidensial yang harus diperkuat tidak akan tercapai.

Pasalnya, presiden dan wakil presiden yang dilahirkan oleh sistem tanpa PT berpotensi lemah di parlemen. Kondisi ini terlihat pada pengalaman beberapa wali kota dan bupati yang berangkat dari jalur independen.

[Baca juga: Rhoma Irama Dirugikan Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden]

Sama dengan putusan MK terkait verifikasi parpol yang diwajibkan kepada semua parpol. Putusan ini mempertegas peraturan pada Pemilu 2014.

Dua putusan tersebut mempertegas konstitusionalitas dalam pemilu. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru pada keputusan MK terbaru.

Partai Nasdem pada 2014 juga mengajukan permohonan terkait pasal yang mereka anggap diskriminatif karena membedakan perlakuan atas kewajiban verifikasi antara partai lama dengan partai baru.


Pandangan Pemerintah

Menanggapi keputusan MK, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan alasan pemerintah dan DPR menetapkan PT 20 persen tepat. Argumen yang dibangun pemerintah, dalam pembahasan pansus DPR dan sidang MK selama ini sudah tepat, sejalan tegak lurus dengan konstitusi.

Penerapan ambang batas, kata Tjahjo dalam beberapa kesempatan, sejalan dengan sistem demokrasi untuk mencari pemimpin yang tepat dan berkualitas.

PT diperlukan semata-mata untuk memperkuat sistem demokrasi yang berkualitas. Keputusan ini diyakini mampu menghadirkan pemimpin nasional yang negarawan dan mampu menjadi pemimpin kuat bagi keutuhan NKRI. ()HDN


[E-mail REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here