Syarat Umum Calon Legislator Berdasar UU Nomor 8 Tahun 2012

Ruang rapat paripurna DPR RI (Istimewa/pikiran-rakyat.com)

PemiluUpdate.com – Persyaratan calon legislatif (caleg) di DPR, DPD, maupun DPRD diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012.

Persyaratan teknis secara spesifik diatur oleh masing-masing parpol.

Dalam UU No. 8 Tahun 2012 pada Bab VII tercantum persyaratan umum bagi warga negara yang ingin menjadi legislator, sebagai berikut:

1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
8. Sehat jasmani dan rohani
9. Terdaftar sebagai pemilih
10. Bersedia bekerja penuh waktu
11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali
12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten\/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. ()LMC


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here