Potensi Konflik Pilkada 2018 Lebih Dahsyat Ketimbang Pilgub DKI Jakarta

Ilustrasi: Massa akar rumput (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Suhu politik jelang Pilkada serentak 2018 terus meningkat. Ketua KPU RI Arief Budiman memprediksi potensi konfliknya lebih tinggi ketimbang pilkada 2017 –termasuk di dalamnya Pilgub DKI Jakarta yang nyaris memicu konflik horisontal.

“Potensi konflik pada Pilkada 2018 sangat tinggi,”  kata Arief saat berbicara dalam diskusi Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 7 November 2017.

Arief menegaskan kerawanan keamanan Pilkada 2018 semakin tinggi dibanding pesta demokrasi lima tahunan sebelumnya karena beberapa faktor.

Faktor dimaksud, antara lain, populasi penduduk yang ikut dalam pilkada 2018 sangat besar. Beberapa provinsi di antara 171 daerah yang ikut pilkada serentak terdapat Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), dan Jawa barat (Jabar).

“Pemilu 2014, jumlah total pemilih Indonesia mencapai 192 juta. Pemilu 2019 nanti diperkirakan ada kenaikan pemilih mencapai 197 juta. Jika pemilih Pilkada 2018 tercatat 158 juta, maka hampir 80 persen pemilih Pemilu 2019 diperebutkan suaranya dalam pilkada mendatang,” paparnya.

[Baca juga: Pilkada Jabar-Jatim-Sulbar-Papua Rawan, Wiranto Mendadak Kumpulkan Menteri]

Faktor lain kerentanan konflik Pilkada 2018 adalah jaraknya yang dekat dengan Pemilu 2019. Dalam jeda waktu sekitar 10 bulan, semua warga negara yang mempunyai hak suara akan memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden secara bersamaan pada Pemilu 2019. 

Selain itu, masih menurut Arief, faktor anggaran juga bisa menjadi pemicu konflik pilkada. Jumlah anggaran Pilkada 2018 sangat besar jika dibandingkan Pilkada 2015 maupun Pilkada 2017.

Pilkada serentak 2018 membutuhkan anggaran mencapai Rp11,9 triliun. Pada dua Pilkada sebelumnya, anggaran pilkada masing-masing sebesar Rp6,4 triliun (2015) dan Rp4,3 triliun (2017). 

“Anggaran ini tidak hanya untuk KPU dan Bawaslu saja, melainkan juga untuk biaya keamanan. Perputaran anggaran yang besar ini juga bisa mendorong konflik kepentingan,” kata Ketua KPU RI. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here