Bukan Pelapor Resmi, PIKA Mendadak Nyatakan Cabut Gugatan ke KPU

Wakil Partai Indonesia Kerja (PIKA) dalam sidang gugatan parpol ke KPU di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat, 3 November 2017 (Madi Cakra/PemiluUpdate.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Partai Indonesia Kerja (PIKA) sebagai pelapor terhadap KPU tiba-tiba mencabut gugatannya. Tidak dijelaskan alasan parpol baru ini mendadak menerima keputusan KPU yang menggugurkan status pendaftaran PIKA sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Pencabutan gugatan itu mencuat dalam sidang pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi yang diajukan emmpat parpol ke KPU. Sidang lanjutan kali ini beragenda pembacaan poin aduan pihak pelapor.

Mencabut gugatan berarti PIKA otomatis tidak tampil sebagai kontestan Pemilu 2019, pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres).

“Setelah mempertimbangkan banyak hal, kami memutuskan mencabut laporan dan tidak melanjutkan. Saya Max Lawalata sebagai wakil Ketua Umum,” kata Max dalam persidangan yang dipimpin Ketua Bawaslu Abhan, yang bertindak sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat, 3 November 2017.

Mendengar pernyataan pencabutan perkara, Ketua Majelis Pemeriksa menanyakan surat kuasa resmi pencabutan perkara kepada Max. Dia memang tidak tercatat sebagai pelapor.

“Tidak ada karena arena baru pagi ini kami putuskan. Pelapor tidak dapat hadir dan tidak menyampaikan kuasa hukum. Keputusan baru pagi ini. Apa yang harus kami lakukan, mohon petunjuk. Terima kasih,” ujar Max menjawab majelis pemeriksa.

[Baca juga: Tiket Pemilu 2019, Political Review: KPU Perlu Verifikasi Parpol Lama dan Baru]

Abhan lalu menjelaskan gugatan PIKA ke Bawaslu terdaftar dengan nomor 010/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 pada 27 Oktober dengan pelapor, Jose Poernomo yang menjabat jabatan Sekretaris Jenderal DPP PIKA. Untuk mencabut gugatan, Max harus mendapat kuasa resmi dari Jose sebagai pelapor. Tanpa surat resmi, Bawaslu tidak bisa mengesahkan pencabutan gugatan ke KPU.

“Kalau tidak dicabut, perkara ini tetap jalan. Kami akan melihat pembuktiannya seperti apa. Mohon maaf karena Pak Jose Poernomo pagi hari ini tidak memberikan kuasa kepada siapapun, artinya Bapak bukan pihak. Jadi mohon untuk bisa meninggalkan sidang,” tegas Abhan.

Bawaslu hari ini mengagendakan pembacaan poin aduan empat pelapor: Partai Rakyat, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), PIKA, dan Partai Bhineka Indonesia (PBI).

KPU sebagai pihak terlapor diwakili tiga komisioner yakni Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Aziz, dan Evi Novida Ginting Manik.

Sidang dipimpin Ketua Bawaslu  Abhan yang didampingi empat komisioner sebagai anggota majelis pemeriksa. Mereka masing-masing Ratna Dewi Petalolo, Mochammad Afifudin, dan Fritz Edward Siregar. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here