Membaca Peta Buta Pilgub Jawa Barat (1)

Kantor Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

SABAN pilkada, apalagi menjelang pemilu presiden (pilpres) maka petinggi partai-partai politik pasti memelototi Jawa Barat (Jabar). Tak satu parpol yang ingin gagal di Bumi Parahyangan. Semua ingin meraih hasil maksimal di sini.

Tak mengherankan bila dinamika Pemilu Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 terbilang kencang dan alot. Proses koalisi dan penentuan pasangan calon kepala daerah bergulir lambat. Parpol menghindari kekeliruan yang berujung kekalahan.

Guna memotret jalannya tahapan yang dilakukan parpol menghadapi pertarungan pesta demokrasi itu, jurnalis PemiluUpdate.com Ridwan Ewako dan Herry Febrianto mewawancarai Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, Firman Manan.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran-Bandung Firman Manan (kiri) dan jurnalis PemiluUpdate.com Ridwan Ewako (Herry Febrianto/PemiluUpdate.com)

Ditemui di kediamannya di Jalan Pasir Salam, Kota Bandung, alumnus S2 Ilmu Politik, Universitas Ohio, AS, ini memaparkan analisisnya seputar kontestasi Pilkada Jawa Barat 2018. “Pendapat saya masih sebatas pengamat saja, ya. Penelitian khusus Pilkada Jabar masih saya rancang,” tukas Firman, mengingatkan.

Berikut petikan wawancara dimaksud, yang dikelompokkan beberapa bagian:

Secara umum, bagaimana pandangan Anda seputar dinamika Pilgub Jawa Barat 2018 yang cukup kencang?
Tentu secara nasional, Jawa Barat strategis dalam konteks politik. Pertama, pemilih terbanyak ada di provinsi ini secara nasional. Kedua, strategis karena geografisnya berbatasan langsung dengan Jakarta. Isu di Jawa Barat akan berpengaruh terhadap politik nasional.

Ketiga, banyak aktor politik nasional punya kepentingan memenangi Pilkada 2018. Keempat, usai pilkada akan tergelar Pemilu 2019. Hal ini menyebabkan peta politik Jawa Barat semakin strategis secara nasional.

Pilkada 2018 menentukan hasil Pemilu 2019?
Sejarah pemilihan legislatif menunjukkan pemenang pileg di Jawa Barat selalu memenangi pemilu nasional sejak 1999.

Memang berbeda pada 2014, agak anomali. Prabowo-Hatta menang 60 persen lebih di Jawa Barat tetapi secara nasional, Jokowi-JK yang menang. Saat itu popularitas Jokowi luar biasa tinggi. Namun bagaimanapun Jawa Barat punya nilai strategis dalam peta politik nasional.

Jadi ajang Pilkada 2018 bagian parpol memanaskan mesin sehingga memasuki Pemilu 2019, mesin sudah bergerak. Konsolidasi internal dan peta koalisi pada Pemilu 2019 sudah mulai tergambar saat pilkada serentak.

Bagaimana gambaran peta koalisi Pilgub Jawa Barat 2018?
Kemungkinan pertama adalah koalisi pendukung pemerintah versus “oposisi”. Barisan pertama, ada PDIP-PKB-Hanura-PPP. Kedua, ada Gerindra dan PKS. Lalu ada Demokrat dan PAN. Ketiga, PDIP dan Golkar.

Sampai saat ini, saya melihat Gerindra dan PKS tetap berpeluang membangun poros koalisi meski persoalannya sekarang pada kandidat.

Yang menarik di Jawa Barat, PDIP dan Golkar pada Pilkada 2008 dan 2013 tidak pernah berkoalisi. Jawa Barat menjadi wilayah pertarungan. Kini kelihatannya ada peluang Dedi Mulyadi berubah membangun komunikasi dengan PDIP, membentuk koalisi besar.

Perkembangan terakhir beredarnya surat bodong yang membuat koalisi Golkar dan PDIP agak sulit dibangun. Misalnya, jika benar yang diusung Emil (Ridwan Kamil) dengan Daniel Muttaqien, berarti PDIP harus membangun poros sendiri.

Bagaimana kemungkinan konstelasi pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat?
Awalnya ada upaya membangun koalisi besar antara PDIP dan Golkar. Sisi lain PDIP punya problematika yakni sampai hari ini tidak memiliki figur internal yang punya cukup elektabilitas dan popularitas. Sementara Golkar punya Dedi Mulyadi yang memiliki elektabilitas tinggi.

Namun yang menarik sebetulnya, saya mengamati, ada bayangan koalisi PDIP dan Golkar dengan mengabungkan Emil dengan Dedi Mulyadi. Dua-duanya sangat populer dan memiliki elektabilitas tinggi. Emil tipikal leader perkotaan dan di sisi lain Dedi Mulyadi tipikal leader desa.

Anda yakin keduanya cocok?
Memang, political chemistry mereka berdua tidak nyambung. Pertama, karena sama-sama  memiliki tipikal leader, ingin jadi Jabar 1. Kedua, kalau bicara ideal pola kepemimpinan, dua-duanya kuat sehingga kemungkinan akan muncul matahari kembar.


Emil, Insentif Politik yang Tersandera

Kenyataannya, deklarasi Nasdem dukung Emil menyulitkan yang bersangkutan.
Karena melihat momentum, Kang Emil tiba-tiba menyambut Nasdem, menganggu beberapa partai, terutama PDIP. Emil terlihat tidak sabar menunggu proses yang masih sangat lama. Emil orang eksak. Alasannya kalau ada dukungan diambil saja dulu, sambil nanti mencari dukungan lain.

Deklarasi Nasdem juga PDIP dan Golkar yang awalnya ingin deklarasi. Namun sampai hari ini Emil tidak mau masuk parpol atau menjadi kader. Hal ini bukan hanya menjadi problem PDIP tetapi juga partai lain. Kalau dari awal menjadi kader, urusan dukungan partai pasti sudah selesai.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Istimewa/republika.co.id & sindonews.com)

Mengapa Emil bersikap demikian?
Dari awal Emil membangun citra sebagai figur nonpartisan. Bagaimanapun ada problem bahwa parpol hari ini citranya tidak terlalu baik. Ada segudang masalah sehingga ketika memutuskan Emil menjadi kader partai, secara hitung-hitungan akan menurunkan elektabilitas. Emil berhitung, sehingga sampai hari ini ia putuskan masuk partai tidak menjadi pilihan.

Ketika dalam posisi tidak sebagai kader parpol tertentu, keuntungannya adalah muncul dukungan partai lain. Tidak terbatas ketimbang masuk partai tertentu. Terbukti, ini menjadi sebuah pencitraan di mata publik. Hasil survei, Kang Emil selalu di peringkat atas.

Sama seperti Pak Jokowi, meski kader PDIP tetapi tidak pernah merasa sebagai kader PDIP. Saya pikir Emil menganggap langkahnya bagian insentif politik.

Bukankah parpol wajar bila menuntut calon yang diusungnya menjadi kader?
Tuntutan menjadi kader partai wajar sebagai persyaratan formal jalur parpol. Tidak ingin, ada jalur perseorangan. Kalau jalur partai, pertanyaannya insentif apa yang partai dapatkan? Sampai saat ini partai menghitung insentif secara pragmatis, tidak lagi bicara ideologi dan platform.

Kedua, partai mengusung tetapi harus menjadi kader atau dikaderkan. Pilkada serentak 2018 di 16 kota dan kabupaten di Jawa Barat, ketika kandidat menjadi kader partai, punya kewajiban memenangkan pilkada. Ini wajar.

Untuk kasus Gerindra, parpol ini trauma kasus Ahok di DKI Jakarta.
Memang, di sisi lain, ada trauma pengalaman di DKI Jakarta berlanjut di Jawa Barat. Bagaimana tiba-tiba Ahok memutuskan keluar dari partai, membuat trauma Gerindra. Begitu juga dengan Emil yang lebih memilih menjaga jarak setelah terpilih sebagai wali kota Bandung, semakin menguatkan partai, kok, hanya mendorong saja. Ketika sudah jalan, ditinggalkan.

Lalu, bagaimana peluang pasangan calon-calon kuat yang sudah mencuat?
Sampai hari ini saya punya keyakinan, pasangan Kang Emil-Daniel Muttaqin tidak bisa dipaksakan. Begitu juga antara Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar.

Yang menarik adalah munculnya nama-nama yang punya kedekatan dengan PDIP, seperti Susi Pudjiastuti, Teten Masduki, dan terakhir Anton Charliyan. Sosok ini muncul karena PDIP galau akibat empat nama yang mengikuti penjaringan internal yakni Puti, Abdy, TB, dan Iwa belum memperlihatkan elektabilitas yang baik. Mereka segitu-gitu saja sementara dihadapkan pertarungan yang membutuhkan sosok populer.

Bagaimana prospek koalisi Gerindra-PKS?
Koalisi lain yakni PKS-Gerindra, menurut saya, sangat potensial dengan political chemistry yang bagus dan mewakili koalisi opososi. Ditambah lagi cerita sukses di DKI Jakarta menjadi modal.

Kenyataannya hingga kini belum satupun koalisi yang jelas pada Pilkada Jawa Barat 2018.
Yang terjadi di Jawa Barat sekarang, semua partai menunggu keputusan strategis di tingkat pusat.

Pasangan Deddy Mizwar (Demiz)-Syaikhu tiba-tiba muncul dari kesepakatan informal ketika datang ke Hambalang. Problemnya, hasil pertemuan tidak ditindaklanjuti dengan komunikasi yang baik ke DPD sehingga Mulyadi teriak-teriak.

Deddy Mizwar sebetulnya lebih merepresentasikan PKS sedangkan dalam Rapimda Gerindra Jawa Barat kader bulat mengusung Mulyadi (ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat). Tidak ada nama Demiz sejak awal.

Demiz secara elektabilitas dan popularitas sangat bagus sehingga kemudian itu yang saya pikir mengapa dibawa ke pusat. Sedangkan dalam konteks persyaratan harus menjadi kader Gerindra.

Faktanya, DPD Partai Gerindra Jawa Barat mencabut dukungan kepada Demiz-Syaikhu yang didorong PKS.
Muncul ketidakpuasan di DPD yang merasa prosesnya belum selesai. Demiz diminta menjadi kader namun sampai hari ini belum melakukan itu. Bahkan statement terakhir Demiz menunjukkan ada problem ketika dia mengandalkan popularitas tinggi sehingga merasa tidak penting melakukan komunikasi dengan partai. Termasuk membuka peluang dengan kandidat lain.

Saya tidak tahu apakah memang itu gayanya. Buat partai menjadi problem ketika akan diusung tetapi tidak mau melakukan komunikasi politik.

Dinamika koalisi PKS-Gerindra cukup tinggi. Ada potensi kandidat berganti apalagi Akhmad Syaikhu memiliki problem elektabilitas dan popularitas yang rendah. Bukan tidak mungkin secara internal PKS berubah, ada nama-nama lain seperti Netty Heryawan dan Haris Yuliana. Jadi konteks problem PKS dan Gerindra lebih kepada kandidat.

Menurut Anda, bagaimana ujungnya nanti?
Pada akhirnya keputusan tetap oleh elit di tingkat pusat, komando Gerindra. Menarik pernyataan terakhir Prabowo Subianto yang seperti memberi angin ke DPD Jawa Barat. Silakan pertimbangkan, tidak straight. Beda dengan PKS yang menyatakan itu sudah keputusan Prabowo.


Protes dan Peluang Mulyadi Geser Syaikhu

Sosok baru yang mungkin muncul?
Sepanjang Demiz tidak memperbaiki pola komunikasi dengan elit Gerindra di tingkat Jawa Barat, peluangnya akan mengecil. Ada figur lain yang bisa didorong, seperti Mulyadi dan Burhanuddin Abdullah. Besar kemungkinan duet Demiz-Syaikhu berubah.

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto (ke-2 kanan) bersama Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi (ke-1 kanan) dan anggota Laskar Gerindra (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

Ini, kan, sebetulnya soal marwah partai. Orang yang akan diusung ternyata tidak memperlakukan partai dengan baik. Bahkan, bahasa yang dikomunikasikan dengan Prabowo, akan menyakitkan kader di daerah. Seharusnya membangun komunikasi dan bukan memperuncing. Bagaimanapun saya melihat Prabowo akan memikirkan kondisi ini.

Kalau kondisinya seperti ini, Gerindra akan mengusung kandidat lain dari kader internal. Apalagi ini kepentingannya untuk Pemilu 2019. Prabowo sudah menginstruksikan tidak main-main di Jawa Barat dan harus menang.

Apa langkah yang sebaiknya dilakukan Gerindra?
Gerindra sebetulnya punya opsi lain. Dalam konteks koalisi, ada Demokrat yang punya 12 kursi, sama dengan PKS. Kalau koalisi dengan Demokrat dirintis baik, bukan tidak mungkin terjadi.

Apa yang dilakukan Mulyadi dengan bertemu poros baru PAN, PPP, dan Demokrat, dalam konteks bargaining position bahwa Gerindra punya opsi lain selain dengan PKS. Saya pikir elit PKS memperhatikan itu.

Lalu, apa yang dilakukan Mulyadi bertemu poros baru mendatangkan keuntungan lain yakni bisa memperbesar koalisi parpol. Demokrat, PPP, dan PAN, saya pikir problemnya kembali soal figur. Jika tidak bisa mendampingi tiga figur yang sudah muncul sekarang, buat apa? Saya pikir mereka akan memunculkan figur sendiri.

Bakal ada figur kejutan?
Ada figur yang menjadi faktor kejutan kalau itu muncul yakni Abdullah Gymnastiar. Dalam beberapa survei selalu masuk dan mendapatkan angka yang cukup tinggi. Sosok ini menjanjikan, terlebih dalam konteks tipologi pemilih religius dan populer, dia masuk. ()


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here