Yusril: Peraturan Verifikasi Parpol Aneh, PBB Pasrah saja

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (Istimewa/telegram.co.id)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membuka pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2019, hari ini, Selasa, 3 Oktober 2017. Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan partainya segera mendaftar dalam pekan ini. 

“Rencananya hari ini kami mau daftar tetapi masih ada beberapa daerah belum siap sehingga kami tunda dulu. Mungkin kami daftar sekitar 5-7 hari lagi dari sekarang, setelah semua lengkap,” kata Yusril di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.

Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM itu, Undang-Undang Pemilu baru dan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur verifikasi parpol sebenarnya ganjil bin aneh. Alasannya yakni verifikasi hanya diharuskan bagi parpol baru dan tidak buat partai lama. Partai lama, dalam hal ini, hanya diwajibkan mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019 secara administratif. 

“Kami lihat peraturan ini sudah jauh menyimpang dari aturan Undang-Undang. Tidak ada pilihan lain, ya, kami jalani saja semua proses,” ketus Profesor yang pakar hukum tata negara tersebut.


Tutup 16 Oktober

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan masa pendafaran parpol hingga 16 Oktober mendatang. Parpol yang ingin bertarung pada Pemilu 2019 diwajib mendaftar ke KPU.

Proses pendaftaran yang harus dilalui parpol berupa penelitian administrasi dan verifikasi faktual, sebelum penetapan parpol peserta pemilu. “Kami buka pendaftaran besok di aula lantai dua untuk menerima pendaftaran parpol,” kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin, 2 Oktober 2017.

[Baca juga: Yusril Gugat UU Pemilu jika sudah Dimuat di Lembaran Negara]

Pada kesempatan sama, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2017, pimpinan parpol menyampaikan surat pendaftaran beserta seluruh syarat kelengkapan dokumen pendaftaran ke Komisi.

Adapun kelengkapan dokumen tersebut berupa daftar nama anggota parpol, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kartu tanda anggota (KTA) parpol, serta surat keterangan anggota parpol yang diserahkan kepada KPU kabupaten/kota.

“Sebelum daftar ke KPU, parpol wajib mengunggah dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran ke dalam sistem informasi partai politik. Lalu, parpol harus mencetak dokumen itu. Hal tersebut untuk mencegah perbedaan dokumen yang di sipol dan hardcopy,” ujarnya.

Sipol adalah Sistem Informasi Partai Politik. Wahyu merinci bahwa terhadap parpol yang mendaftar, KPU akan melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Bila seluruh persyaratan dipenuhi dan pemeriksaan lapangan mulus, maka parpol dinyatakan lulus sebagai peserta Pemilu 2019. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here