KPU Harap Keputusan MK Terkait UU Pemilu Tak Bebani Penyelenggara

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta (Istimewa/globalindo.co)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Mahkamah Konstitusi (MK) belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak uji materi atau judicial review terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada saat bersamaan, tahapan Pemilu 2019 dimulai pada Oktober mendatang.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menyatakan harapannya agar apapun keputusan MK nantinya tidak membebani lembaganya sebagai penyelenggara pemilu.

“Misalkan, putusan MK katakanlah mengabulkan permohonan para pemohon, sebenarnya yang kami harapkan apa? Yang di-judicial review, kan, Undang-Undang, maka di level Undang-Undang direvisi dulu. Jangan kemudian hasil putusan MK itu KPU yang diminta menindaklanjuti, karena yang di JR kan UU,” kata Hasyim di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu, 27 September 2017.

Untuk itu, ia meminta anggota DPR RI sebagai perwakilan parpol bersiap menindaklanjuti putusan MK tersebut. KPU akan kesulitan bila melakukannya sendiri. 

“Bapak/Ibu yang mewakili parpol di Senayan yang punya kewenangan membentuk Undang-Undang, ya, mohon undang-undangnya direvisi dulu. KPU sebagai pelaksana tinggal mengikuti itu. Pengalaman yang sudah-sudah, apa pun itu, apakah pemilu atau pilkada, kalau ada judicial review, yang diminta menindaklanjuti itu KPU melalui PKPU (Peraturan KPU). Ini tidak tepat,” papar Hasyim.

Ia menambahkan bila MK menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu, tugas KPU tidak akan terlalu berat untuk pelaksanaan. PKPU yang disiapkan saat ini landasannya mengacu pada undang-undang yang ada.

[Baca juga: Pasal Ambang Batas Pencalonan Presiden kembali Digugat ke MK]

KPU sendiri hingga saat ini, menurut Hasyim, tidak dapat berbuat banyak karena MK belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak uji materi. Di sisi lain KPU tetap harus menjalankan tahapan pemilu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, yang akan dimulai dengan pendaftaran parpol peserta pemilu pada Oktober.     

“Keputusan judicial review, bagaimana? Ya, sementara kita ikuti peraturan eksisting, sebagai hukum positif. Pada prinsipnya demikian,” tandasnya.

Sebagai persiapan tahapan pemilu, KPU hari ini melakukan sosialisasi PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik dan Anggota Dewan Peserta Pemilu 2019.

Dalam sosialisasi ini KPU mengundang 73 parpol, baik partai lama maupun yang baru, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here