Bawaslu Janji Permudah Syarat Pemantau Pemilu, Peraturan KPU Ketat

Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin (Istimewa/aktual.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI membuka pintu lebar-lebar bagi lembaga independen ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Komisioner Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya tidak akan mempersulit persyaratan bagi lembaga pemantau pemilu mendapatkan akreditasi pemantau. 

“Saya setuju, persyaratan bagi pemantau agar dapat mendaftar dan memperoleh akreditasi ini tidak perlu susah-susah,” kata Afifuddin di Bawaslu RI, Jakarta, Rabu, 27 September 2017.

Sementara itu koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menyarankan agar Bawaslu menghilangkan persayaratan akreditasi pemantau yang justru menyulitkan pemantau. 

Sebelumnya, menurut Jeirry, lembaga pemantau harus mendaftarkan diri di KPU untuk mendapat akreditasi. Sementara persyaratan yang diberikan KPU terlalu berat.

“Hilangkan saja syarat-syarat yang memberatkan. Bawaslu juga harus memberitahu kepada publik bahwa kini persyaratan mendapatkan akreditasi tidak sulit lagi agar banyak pemantau yang mengawal pemilu,” tegasnya.

Ia mencontohkan, salah satu syarat yang menyulitkan berupa permintaan data relawan lengkap dengan foto dan tanda tangannya. Menurut dia, karena kondisi itu sedikit lembaga pemantau yang bekerja mengawal pemilu selama ini. Bawaslu lalu diminta memiliki mekanisme meningkatkan kembali antusiasme lembaga pemantau.

[Baca juga: Oktober, Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu Antisipasi Kecurangan]

Caretaker Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menambahkan dalam menyusun prosedur pemantauan, Bawaslu harus memastikan akses bagi pemantau atas informasi yang dimiliki penyelenggara. 

Jojo mengeluhkan dalam pemantauan yang dilakukan KIPP seringkali pihaknya tidak dapat mengakses informasi yang sebenarnya bersifat terbuka. Di antaranya, informasi mengenai peserta lelang pengadaan logistik pemilu.

“Perlu juga diantisipasi, Bawaslu sampai mengatur atau tidak informasi apa saja yang bisa diakses. Atau kita cukup memakai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik saja,” tutur Jojo.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto berpendapat Bawaslu perlu menertibkan lembaga pemantau. Salah satu caranya dengan menerapkan sanksi bagi lembaga pemantau yang terbukti tidak independen atau bahkan terafiliasi dengan peserta pemilu. 

“Bawaslu bisa masuk dalam hal ini, misalnya, dengan mengeluarkan aturan etik tentang lembaga pemantau. Bawaslu bisa mengatur mekanisme agar lembaga pemantau bekerja sebagaimana mestinya,” katanya. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here