Untuk Keterwakilan, Diusulkan Caleg Perempuan di Nomor Urut Pertama

Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian berbicara dalam diskusi tentang keterwakilan perempuan di parlemen melalui Pileg 2019. Diskusi digelar di Jakarta, Senin, 25 September 2017 (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi perhatian Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Sejumlah usulan mencuat namun tidak mudah merealisasikannya karena keberpihakan pada soal ini masih lemah.

Legislator Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian mengemukakan hal tersebut dalam diskusi “Implikasi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Pileg 2019”. Diskusi ini diselenggarakan KPPI bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Senin, 25 September 2017.

Hetifah, salah seorang anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, berpendapat sulitnya memperjuangkan keterwakilan perempuan di DPR RI dan DPRD. Dia menyatakannya berdasar pengalamannya terlibat dalam pembuatan kebijakan undang-undang.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu mengaku dirinya, bersama anggota DPR RI lain yang peduli terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sungguh kesulitan meloloskan pasal-pasal yang diperjuangkannya. Terhadap ketentuan pengaturan perempuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Hetifah menilai tidak banyak perubahan.

“Berbagai masukan dari para aktivis perempuan masih diabaikan,” tandas Hetifah.

Terkait proses penjaringan calon legislator (caleg) atau pencalegan, lanjut Hetifah, penentuan nomor urut bagi caleg perempuan sangat penting. Menurutnya, penempatan caleg perempuan pada nomor urut satu dan dua turut mendorong keterwakilan kaum kartini di parlemen.

[Baca juga: Daftar Caleg Pemilu 2019 karena Ingin Kawal Aspirasi Warga Pesisir]

Pembicara lainnya, Ratna Dewi Pettalolo dari Bawaslu RI, juga menegaskan salah satu kendala pencalegan perempuan adalah soal pendanaan. Keterbatasan dana mengakibatkan kaum perempuan kesulitan menembus ketatnya persaingan.

Meski demikian, Ratna mengimbau agar caleg perempuan jangan tergoda melalukan pelanggaran, misalnya politik uang, demi kursi sebagai wakil rakyat.

Sementara itu, Ketua Umum KPPI Dwi Septiawati menjelaskan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang memadai di parlemen tidak cukup dengan mendorong perempuan maju sebagai caleg. Dibutuhkan upaya keras dalam mengawal pemenangan yang bersangkutan. ()Madi Cakra


[Surel Marketing/Redaksi: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here