Mendagri Nilai Verifikasi Utuh hanya Buat Parpol Baru Cukup ‘Fair’

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, yang politikus PDIP (Istimewa/ infonawacita.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Thahjo Kumolo, mewakili pemerintah, berpendapat peraturan verifikasi parpol dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu cukup fair.

UU No. 7 Tahun 2017 digugat, antara lain oleh Partai Islam Damai Aman (Idaman) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kedua parpol menggugat UU ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai verifikasi utuh terhadapnya tidak adil karena cuma dikhususkan kepada parpol baru.

Mendagri Thahjo, yang politikus PDIP, tidak sependapat dengan pandangan Idaman dan PSI. Hadir sebagai perwakilan pemerintah pada sidang judicial review di MK, Jakarta, Senin, 25 September 2017, dia menyatakan aturan verifikasi untuk penentuan parpol kontestan Pemilu 2019 sudah diperhitungkan matang.

“Parpol sekarang walau ada yang nggak lolos di DPR tetapi sudah teruji. Mereka dipilih oleh masyarakat (pada Pemilu 2014). Berbeda dengan parpol baru,” kata Tjahjo.

Ia menjelaskan bahwa pada Pemilu 2014 terdapat dua parpol yang tidak memenuhi syarat minimal tiga persen untuk mendapat kursi di DPR RI. Meskipun begitu, parpol dimaksud punya kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Partai yang lolos masuk DPR RI pada Pemilu 2014 adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PPP, PAN, Nasdem, dan Hanura. Sedangkan yang tidak lolos ke DPR RI yakni PKPI dan PBB.

[Baca juga: KPU: Parpol Lama Peserta Pemilu 2014 tidak Perlu Diverifikasi Ulang]

Menurut Tjahjo, ke-12 parpol peserta pemilu tersebut sudah teruji pada Pemilu 2014 sehingga tidak bisa disamakan dengan partai baru, seperti Idaman dan PSI.

“Parpol baru, kan, perlu dicek sebab belum teruji apakah dia dapat suara. Berapa persen? Dapat kursi berapa? Yang memilih rakyat, lho. Bukan pemerintah, bukan KPU,” ujarnya.

Atas dasar itu parpol baru harus mengikuti verifikasi secara utuh, sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU). Hal ini, kata Mendagri Thahjo, sebagai acuan partai baru tersebut diterima oleh masyarakat atau tidak. 

“Perlu ikut pemilu dahulu. Kalau nggak, ya, setiap orang bisa buat parpol. Yang uji siapa? Saya bukan pengujinya tetapi rakyat harus ikut. Saya kira cukup fair ini,” tegas Thahjo. ()Madi Cakra


[Surel Marketing/Redaksi: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here