Oktober, Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu Antisipasi Kecurangan

Spanduk kampanye perang terhadap praktik politik uang (Istimewa/massvote.org)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam rangka menghindari ekses negatif pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan tugas badan yang dipimpinnya itu termaktub dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Undang-Undang Pemilu mengamanatkan tugas untuk pencegahan. Itu eksplisit disebutkan. Dalam konteks pencegahan, kami akan menyusun IKP,” kata Abhan kepada pers usai pelantikan 72 anggota Bawaslu 25 provinsi di Jakarta, Rabu, 20 September 2017.

Abhan menjelaskan IPK disusun per wilayah berdasarkan tingkat kerawanan daerah dan pengalaman pelaksanaan pilkada dan pemilu tahun-tahun sebelumnya. IPK menjadi acuan pengawasan pilkada dan pemilu.

“Mudah-mudahan IKP menjadi early warning sehingga kami nanti akan memberikan treatment pencegahannya seperti apa,” ujar Ketua Bawaslu.

Mengenai kapan IPK yang disusun Bawaslu rampung, Abhan menyatakan tidak lama lagi. “Mudah mudahan pertengahan Oktober bisa kita launching,” katanya.

Untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Bawaslu pusat melantik 72 anggota Bawaslu untuk 25 provinsi. Abhan menjelaskan proses seleksi anggota Bawaslu provinsi masa jabatan 2017-2022 itu dilaksanakan transparan dan melibatkan tim seleksi independen. 

“Ini sudah melalui proses panjang dan transparan. Sekitar dua bulan tahapan seleksi, ditambah fit and proper satu bulan. Jadi totalnya tiga bulan,” ungkap Abhan lagi.

[Baca juga: Bawaslu Jabar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Sukabumi]

Para anggota Bawaslu terpilih telah melalui Computer Assisted Test (CAT). Tes tertulis yang terintegrasi dengan komputer ini menilai secara obyektif aspek keilmuwan para calon anggota.

Selain itu, tim seleksi beranggotakan berbagai unsur, seperti akademisi, pengiat pemilu, dan tokoh masyarakat. Tim seleksi dibekali tuntutan mengenai pentingnya kualitas seleksi, integritas dalam menyeleksi, dan menyesuaikan berbagai kriteria yang dibuat Bawaslu.

Abhan mengatakan pihaknya berharap para anggota Bawaslu provinsi terpilih mengemban tugas pengawasan pemilu dan pilkada sebaik-baiknya.

“Tugas pengawasan sangat berat. Pada 2018 ada pilkada serentak di 171 daerah. Kemudian pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden-wakil presiden) serentak yang pertama kali, yakni pada 2019,” tukas Abhan. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here