Satria Gerindra Soroti Pertemuan Politik di Rumah Dinas Wali Kota 

Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz (ke-2 kiri), yang juga ketua DPC Partai Demokrat, melakukan pertemuan dengan koalisi parpol Masagi di kediaman dinasnya (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

KOTA SUKABUMI, PemiluUpdate.com – Pimpinan Cabang (PC) Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Kota Sukabumi menyoroti Ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi Mohamad Muraz, juga wali kota Sukabumi, yang sering menggunakan rumah dinasnya untuk kegiatan parpol.

Menghadapi Pilkada Kota Sukabumi 2018, Muraz memang kerap menjadikan rumah dinas wali kota sebagai tempat pertemuan. Kegiatannya berupa pertemuan internal DPC Partai Demokrat dan dengan kalangan parpol lain.

“Fasilitas pemerintah, kantor atau rumah dinas, sebaiknya tidak dipakai untuk ajang permusyawaratan politik praktis,” tandas Ketua PC Satria Kota Sukabumi Syahid Arsalan kepada PemiluUpdate.com, Selasa, 18 September 2017.

Syahid menyarankan lebih baik mencari tempat lain sebagai lokasi kegiatan politik. Sepatutnya menggunakan kantor parpol masing-masing. “Secara teknis soal makan dan minum bisa dicari tempat yang representatif, seperti restoran dan kafe. Di rumah dinas berarti berarti memakai anggaparan pemerintah kota,” katanya. 

Syahid menyatakan kebijakan Wali Kota Muraz yang sering menggelar pertemuan politik di rumah dinas bentuk penyalahgunaan kekuasaan. “Penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya soal kebijakan saja tetapi bisa berupa hal-hal kecil seperti itu,” ujar dia.

[Baca juga: Andri Terima KTA Demokrat, PKS Tinggalkan Gerindra di Kota Sukabumi?]

Karenanya, Syahid meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Sukabumi yang sudah dilantik mengingatkan kepada para pejabat politik agar menghindari penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan parpol tertentu.

Satatan Satria, kata Syahid, jajaran DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi beberapa kali melakukan pertemuan politik di rumah dinas wali kota. Di antaranya dengan pengurus DPD PKS Kota Sukabumi, penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Demokrat kepada Andri Setiawan Hamami, serta yang terakhir melakukan komunikasi politik bersama Koalisi Masagi.


PKB Membela

Anggota DPRD Kota Sukabumi Usep Ubaidillah menanggapi hal tersebut menegaskan wali kota dan wakil wali kota memang merupakan jabatan politis. Jika seorang kepala daerah berbicara politis, tidak menyalahi aturan. 

“Kebetulan karena jabatan wali kota melekat tinggal dirumah dinas, memiliki hak untuk berbicara dengan siapapun. Apalagi tidak ada aturan yang melarang bagi siapapun untuk bicara politik di rumah dinas,” tandas politikus PKB tersebut.

Justru, menurut Usep, keberadaan rumah dinas ke depan harus bisa didatangi berbagai elemen masyarakat. “Kalau bicara soal etika, cara memandangnya bukan karena suka atau tidak suka,” bela Usep. ()Herry Febrianto


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here