Pilkada Belum Menjadi Solusi

Ilustrasi: Mahalnya biaya politik memicu upaya menghalalkan segala cara untuk memenangi pemilu (Istimewa/kabar.news)

PemiluUpdate.com – Pilkada langsung ternyata berefek positif dan negatif. Efek positifnya: pemilih mengenal dan menentukan langsung calon pemimpinnya. Efek negatifnya: faktor popularitas dan elektabilitas menjadi penentu utama pemenang pilkada. Masalah kesiapan pendanaan untuk sosialisasi sangat berpengaruh.

Sementara itu, sangat boleh jadi, tokoh-tokoh aktivis di lingkungan parpol yang sesungguhnya lebih mumpuni, terkendala faktor pendanaan. Sebagian besar mumpuni namun terkendala minimnya unsur popularitas sehingga elektabilitasnya kurang optimal.

Mereka tersisih oleh sosok nonpartai yang sudah tersohor dalam bidang kegiatan lainnya. Sebut saja selebriti, walaupun minim pengalaman politik dan pemerintahan tetapi memiliki modal “tersohor” –apalagi didukung pendanaan kuat dari pribadi maupun pihak tertentu yang “berkepentingan”.

Partai-partai politik yang bertarung memperebutkan kursi kekuasaan tentunya akan melirik orang yang memiliki tiga unsur tadi: popularitas, elektabilitas, dan fasilitas dana.

Akibatnya kader internal dikorbankan demi penyelamatan upaya ke arah raihan kemenangan dalam pemilu. Parpol akhirnya lebih cenderung merangkul “kader cangkokan”, yang setelah menduduki kursi kekuasaan justru loyalitas terhadap parpol kerap tipis.

Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan. Alasannya: (1) Parpol tidak mampu menunjukkan hasil peran pendidikan politiknya yang diperintahkan undang-undang; (2) Parpol memperlihatkan seolah-olah gagal melahirkan kader terbaiknya yang numpuni; (3) Proses kaderisasi sesungguhnya harus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan melalui proses pembelajaran panjang.

Parpol sesungguhnya tidak etis ketika baru “berjabatan tangan” lalu langsung mengklaimnya sebagai kader partai. Masyarakat menjadi bertanya-tanya apakah sebenarnya definisi “kader” bagi parpol Indonesia? Kondisi ini terjadi di Jawa Barat dan provinsi lain. Begitu pula di tingkat kabupaten dan kota.

Berikutnya: (4) Dampaknya pola itu akan memicu kader internal parpol frustasi karena tidak diberi kesempatan. Mereka tersisih oleh kepentingan situasional sesaat. Implikasinya mesin politik parpol pengusung bekerja tidak efektif.

(5) Apabila dihadapkan dengan pilihan antara kader internal versus kader eksternal maka jalan tengah yang memungkinkan adalah mencari figur kalangan birokrasi. Sebagian kader birokrasi memiliki kapasitas, popularitas, dan jaringan lumayan.

Merekapun terbiasa melakukan komunikasi politik level atas dengan berbagai pihak, termasuk parpol, ormas, serta pemuka masyarakat. Persoalannya boleh jadi mereka juga berhadapan dengan masalah sumber pendanaan minim sehingga ujung-ujungnya harus memanfaatkan “bantuan yang tidak mengikat”.

Pertanyaan kemudian apakah ada sumber pendanaan yang benar-benar “tidak mengikat”? Dan, jangan heran ketika telah menjabat kepala daerah, yang bersangkutan menjadi mesin ATM. Tak aneh jika akhirnya pemilu atau pilkada ternyata belum menjadi solusi bagi upaya menyejahterakan masyarakat. ()


Penulis: Dr. Tatto Sutamto
Dosen Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom-Bandung


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here