Larangan ASN, TNI/Polri, dan BUMN/BUMD Terlibat Pemenangan Kandidat

Ilustrasi: Aparatur Sipil Negara (ASN) bersiap melakukan upacara rutin (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

TULUNGAGUNG, PemiluUpdate.com – Komisioner KPU Tulungagung Suyitno Arman mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri terlibat dalam kegiatan kontestan Pilkada 2018.

Kegiatan yang dimaksud meliputi segala aspek dalam tahapan pilkada yang berhubungan dengan usaha pemenangan pasangan calon kepala daerah. Larangan tersebut selama ini dikenal sebagai kegiatan kampanye saja padahal seluruh aspek pemenangan kandidat. Hal ini berlaku untuk pemilu gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.

“Aturannya tertulis jelas dalam PKPU (Peraturan KPU) Nomor 4 Tahun 2017,” ungkap Arman di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis, 14 September 2017.

Dalam peraturan yang sama, rinci Arman, pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan kepala desa dan lurah, beserta perangkatnya. Juga terhadap pejabat dan jajaran BUMN dan BUMD. Dalam hal ini pun sama bila fasilitas BUMN dan BUMD dimaksud dipakai untuk kepentingan kontestan.

Arman mengingatkan pula pasangan calon kepala daerah agar tidak menghina agama, suku, ras, dan kandidat lain serta parpolnya dalam proses tahapan pilkada.

“Larangan lain berupa penggunaan kekerasan, menghasut, mengadu domba, dan mengancam. Tempat ibadah serta pendidikan juga disebutkan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 agar tidak dipakai kampanye,” ungkap Arman. ()RNY


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here