Ada Manuver Khianat, PKS dan Demokrat Kota Sukabumi Saling Ancam

Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz (kiri), yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi, dan Ketua DPD PKS Kota Sukabumi Asep Tajul Mutaqin (Herry Febrianto/Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

KOTA SUKABUMI, PemiluUpdate.com – Ibarat gayung bersambut, DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi balik mendesak PKS, mitra koalisinya, juga segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Achmad Fahmi sebagai calon wali kota di Pilkada 2018.

Desakan ini muncul menanggapi pernyataan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PKS Kota Sukabumi Danny Ramdhani. Dia mendesak Demokrat segera mengeluarkan SK Andri Setiawan Hamami sebagai calon wakil wali kota Sukabumi yang diusungnya.

Awalnya, Danny menegaskan hal itu karena PKS tidak ingin dinilai kurang serius mendukung pasangan calon wali kota Achmad Fahmi dan wakil wali kota Andri Setiawan Hamami (FAHAM). Paket FAHAM sejauh ini diusung Demokrat dan PKS.

Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz selaku ketua DPC Partai Demokrat sebelumnya menyatakan akan mencalonkan diri kembali jika kader internal dan eksternal berkhianat. Juga bila mereka tidak solid mengusung paket FAHAM. Survei memang masih berpihak pada Muraz, yang popularitas dan elektabilitasnya di atas figur kandidat yang disebut-sebut selama ini.

[Baca juga: Wali Kota Sukabumi Ancam Maju Pilwalkot jika Duet FAHAM Berkhianat]

“Kami juga mendesak PKS segera keluarkan SK Pak Fahmi sebagai calon wali kota,” tandas Ketua Bidang Publik dan Humas DPC Partai Demokrat Aldo Andreas Darmawan kepada PemiluUpdate.com di Kota Sukabumi, Kamis malam, 14 September 2017.

Aldo mengaku, pernyataannya tersebut sudah seizin Ketua DPC Partai Demokrat Mohamad Muraz. Lebih tegas lagi, aku Aldo, Demokrat memberi waktu PKS satu bulan ke depan harus mengeluarkan SK Achmad Fahmi.

Jika PKS tidak juga mengeluarkan SK dimaksud hingga deadline, Demokrat akan mencari sosok calon wali kota selain Fahmi. Opsinya Mohamad Muraz sebagai calon wali kota dan Andri Setiawan Hamami tetap menempati posisi calon wakil wali kota. Aldo bahkan menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan singkatan pasangan ini yakni “MANDIRI”.

“Satu bulan kita kasih waktu PKS keluarkan SK. Kalau tidak Demokrat cari opsi lain yaitu MANDIRI,” tegas Aldo.

Opsi MANDIRI sebenarnya sudah muncul sejak awal di kalangan internal Demokrat, bersama paket FAHAM dan Mufakat Jilid II.


Memang Ada Manuver Khianat

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Asep Deni menilai pernyataan yang dikeluarkan Mohamad Muraz selaku pimpinan Demokrat di Kota Sukabumi bukan sekadar psy war. Ada hal yang lebih penting berkaitan dengan kemungkinan terbangunnya komitmen antara Demokrat, PKS, ditambah PKB

“Jangan sampai PKS melanggar komitmen itu karena Pak Muraz juga melihat gerakan atau sinyalemen Fahmi membangun komunikasi politik dengan parpol dan pihak lain. Ini yang mungkin menjadi kekhawatiran Pak Muraz,” katanya kepada PemiluUpdate.com pada hari yang sama secara terpisah.

Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, yang juga diusung PKS pada Pilkada 2018 (Istimewa/facebook.com)

Sebagai kader PKS, jelas Asep, meski secara pribadi Fahmi membangun komunikasi politik tetap harus diketahui oleh partainya sendiri. Terlebih jika berkaitan dengan pilkada, tentunya setiap manuver harus diketahui atau melaporkan ke pengurus serta tim PKS.

“Kalau melihat ikhtiar Fahmi sudah bagus namun ini soal menjaga etika dan komitmen politik,” katanya.

Asep melihat, koalisi yang dibangun PKS dan Demokrat ditambah PKB dengan jumlah tujuh kursi sebenarnya sudah bisa mengusung pasangan calon. Apalagi, jika tidak menutup ruang komunikasi dengan parpol lain. Entah nantinya menjadi parpol pengusung atau hanya pendukung.

“Komunikasi politik boleh dilakukan asalkan komitmen dan etika politknya tetap terjaga,” tambah Asep.

Jika komitmen dan etika politik tidak dijaga, Asep mengaklulasi akan memunculkan masalah baru. Pertama, sisi hubungan secara personal pasti menjadi tidak bagus. Kedua, bisa mencederai komitmen politik antara Demokrat dan PKS.

Ketiga, akan muncul sikap lain Demokrat yang kemungkinan besar Ketua DPC Demokrat Muraz akan mencalonkan kembali menggandeng calon atau kader lain.

“Kalau poin ketiga terjadi, Demokrat bisa saja berkoalisi dengan parpol lain, misalkan dengan Hanura yang memiliki empat kursi. Bahkan sangat mungkin bergabung dengan poros baru yaitu Koalisi Masagi yang dimotor PAN dan PPP,” analisis Asep.


FAHAM Memang Mengambang

Disisi lain, PKS nantinya juga bisa membangun komunikasi politik dengan parpol lain. Termasuk kemungkinan kembali dengan Gerindra sebagai sekutunya. Muncul pertanyaan apakah calon yang diusung tetap Andri?

“Selagi belum mendaftar masih sangat memungkinkan terjadi perubahan. Meski pelanggaran secara hukum tidak ada sanksinya tetapi dari kacamata etika politik harus terjaga dan terbangun,” jelas Asep lagi.

[Baca juga: Bela Diri Dinilai Tak Etis, Andri Harap Gerindra Terima Paket FAHAM]

Ditambahkan, paket FAHAM yang diusung Demokrat bersama PKS mengambang karena belum ada kepastian berupa SK. Meski PKS sudah mendeklarasikan menguasung Fahmi tetapi masih belum jelas.

“Jadi kita dorong juga Pak Andri dan Fahmi harus jelas saat ini. Positifnya jika sejak awal sudah jelas, kedua partai memiliki waktu cukup untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan konstituen sehingga daya tawarnya semakin terlihat,” papar pengamat politik Asep. ()Herry Febrianto


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here