Tanggapi PKS dan Demiz, Mulyadi: Penanggung Jawab Pilgub adalah DPD

Plang Kantor DPD Partai Gerindra Jawa Barat di Jalan PH. H. Mustofa, Kota Bandung. Tugas berat di pundak karena Jawa Barat adalah lumbung suara terbesar di Indonesia. Memenangi pemilu di Bumi Parahyangan menjadi modal besar satu parpol menjadi jawara se-Indonesia (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

KOTA BANDUNG, PemiluUpdate.com – Silang pendapat elit Partai Gerindra dan PKS mengenai posisi calon gubernur Deddy Mizwar (Demiz) dan calon wakil gubernur Ahmad Syaikhu pada Pilkada Jawa Barat 2018, belum reda.

Keputusan dan pernyataan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat (Jabar) Mulyadi bahwa pihaknya mencabut dukungan terhadap paket Demiz-Syaikhu, ditanggapi santai PKS.

Atas sikap Mulyadi, Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan dirinya langsung menelepon sejawatnya di Gerindra, Prabowo Subianto. Sohibul lalu menyimpukan bahwa statement Mulyadi tidak berpengaruh apa-apa terhadap duet Demiz-Syaiku.

Duet sosok yang kini masih menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat-Wakil Wali Kota Bekasi itu resmi diputuskan dalam pertemuan keduanya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 17 Agustus lalu. Pertemuan dilakukan di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, yang juga hadir.

Atas tanggapan itu, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi menegaskan bahwa paket Demiz-Syaikhu merupakan pasangan calon untuk Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Keduanya bukan buat pilkada di DPP atau di Jakarta.

Karena itu, tegas Mulyadi, prosesnya harus dimulai di tingkat pimpinan parpol di provinsi lalu ke pusat. Segala persiapan yang dilakukan dalam rangka perampungan pengusungan pasangan kandidat sepatutnya berproses di tingkat DPD Partai Gerindra dan DPW PKS Jawa Barat.

“Jangan apa-apa melompat ke DPP. Pak Prabowo sendiri selalu meminta laporan perkembangan di Jabar ke saya. Beliau selalu mendengarkan apapun masukan dan informasi dari saya selaku ketua DPD,” tukas Mulyadi menjawab PemiluUpdate.com, Rabu, 13 September 2017.

Ditegaskan, pelaksana sekaligus penanggungjawab Pilgub Jawa Barat tahun depan dalam lingkup Gerindra adalah Ketua DPD. Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan pengurus pusat lainnya menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan tahapan pilkada ke DPD. DPP menunggu laporan dari daerah.

“Pak Prabowo profesional, Partai Gerindra profesional, kami pun di DPD juga profesional. Saya selalu koordinasi dan laporkan yang menjadi tanggung jawab saya di Jabar ke DPP,” Mulyadi, menegaskan lagi.

[Baca juga: Demi Target Pilpres 2019, Gerindra Bertekad Sapu Bersih Pilkada Jabar]

Mengenai akar persoalan seputar realisasi koalisi Gerindra-PKS dan penetapan kandidat pada Pilgub Jawa Barat 2018, Ketua DPD Mulyadi menyatakan tidak akan muncul bila semua pihak menghormati mekanisme dan fatsun parpol.

Langkah sesuai mekanisme dan fatsun dimaksud, menurut Mulyadi, harus dijalankan serta dihormati Gerindra dan PKS untuk meraih kemenangan pada pilkada. Bukan cuma di tingkat provinsi namun juga di level kabupaten dan kota.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi (kiri) dan Ali Rasyid, wakil ketua Badan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Bappda) DPD Partai Gerindra Jawa Barat –juga wakil sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)


Delegitimasi Ketua DPD

Sementara itu, pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di elshinta.com, Selasa, 12 September 2017, disayangkan kalangan fungsionaris dan kader DPD Partai Gerindra.

Di sana, Demiz mempertanyakan alasan DPD Partai Gerindra Jawa Barat mencabut dukungan kepada dirinya dan Syaikhu dalam pencalonan Pilgub Jawa Barat 2018. “Apa maksudnya, seperti apa, sebab komitmen itu (pendeklarasian) oleh ketua umum (Prabowo),” kata Demiz.

Sosok pejabat berlatar budayawan ini mengaku tidak tahu persis alasan Mulyadi menyatakan mencabut dukungan kepada duet Demiz-Syaikhu. Alasan Demiz adalah dukungan diberikan langsung Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Cek saja ke yang bersangkutan (Ketua DPD Gerindra, Mulyadi),” tuturnya ketika didesak pers soal latar belakang sikap DPD Partai Gerindra Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa, 12 September 2017.

Atas pendapat tersebut, di mata jajaran pengurus DPD Partai Gerindra Jawa Barat dan kadernya, Demiz dipandang seolah mendaulat dirinya memiliki hak istimewa dari Prabowo Subianto selaku ketua umum DPP Partai Gerindra. Dia pun dinilai telah mendelegitimasi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat.

Ali Rasyid, wakil sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat, mengungkapkan hal tersebut saat dimintai pendapatnya oleh PemiluUpdate.com di Kota Bandung, Rabu, 13 September 2017.

“Rendahnya penghargaan Demiz kepada struktur partai menimbulkan keraguan fungsionaris Partai Gerindra tentang niatnya ingin bergabung menjadi kader. Padahal syarat kader bersifat mutlak untuk mendapatkan tiket calon gubernur atau wakil gubernur,” ungkap Ali.

Ali, yang juga wakil ketua Badan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Bappda) DPD Partai Gerindra Jawa Barat, menambahkan pernyataan tegas Mulyadi merupakan wewenang yang diberikan partai kepada dirinya. “Mulyadi itu mandataris Gerindra di Jawa Barat, bukan Demiz,” tukas Ali Rasyid. ()BIH/EWA


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here