Sinyal PDIP Koalisi dengan PKB, Golkar, dan PPP pada Pilgub Jatim

Ilustrasi: Menghitung kekuatan PDIP pada Pilkada serentak 2018 (Istimewa/okezone.com)

MALANG, PemiluUpdate.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto melempar sinyal koalisi parpolnya pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018.

Belum disebutkan mitra koalisi pasti PDIP di Jawa Timur (Jatim) namun arahnya kemungkinan besar dengan PKB, Partai Golkar, dan PPP. Begitu pula soal calon-calon yang bakal resmi diusung.

“Nama-namanya sudah ada. Kemarin, Pak Ahmad Basarah ditugasi Ibu Mega untuk mendengarkan dialog dengan kiai sepuh perihal peran NU. Di Jatim ini secara historis dan kultural, peran NU sangat penting. Kami datang untuk mendengarkan masukan kiai sepuh dalam menentukan siapa calon yang tepat,” ujar Hasto di Malang, Jawa Timur.

Diungkapkan, nama-nama calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur sudah dibawa ke DPP PDIP. Tahap sekarang adalah melakukan konsolidiasi. DPP berikutnya mengumumkan nama calon terbaik yang diusung untuk bertarung dalam Pilkada serentak 2018.

“Nanti saja. Dalam waktu dekat akan kita ambil keputusan. Karena ini tahapan, setelah konsolidasi dilakukan, Ibu Mega melihat persiapan secara langsung dari jajaran partai. Pilkada, kan, sebuah proses kolektif dan gotong royong,” papar Hasto.

Selanjutnya, menurut Hasto, calon gubernur dan wakil gubernur yang mendapat rekomendasi diinstruksikan melakukan langkah strategis. Diharapkan pula agar biaya politik menjalani kontestasi pilkada dapat ditekan seminimal mungkin.

“Hari ini belum kita umumkan tetapi arah sudah jelas. Kita gabungkan masukan dari partai dan kiai NU, serta pemetaan poitik. Calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur baru final kalau Ibu Mega sudah mengeluarkan surat rekomendasi yang ditanda tangani beliau, dan partai sudah melakukan tahapan strategis,” Hasto kembali menegaskan.


Korupsi Dipecat

Juga di Malang, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya tidak akan mengusung calon kepala daerah yang terkait masalah hukum, termasuk dan khususnya korupsi. “Sejak awal, mereka (calon kepala daerah) harus membangun komitmen pemerintahan yang bersih,” tegas Hasto.

Hal itu juga berlaku bagi calon wali kota Malang yang akan maju dalam Pemilu Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwakot) Malang 2018. “Untuk kota Malang kita siapkan dulu sebaik-baiknya. Dengan adanya persoalan hukum maka kami lebih hati-hati dalam mempersiapkan calon kepala daerah,” katanya.

Hasto menambahkan PDIP akan menjatuhkan sanksi tegas kepada calon kepala daerah yang diusung pada pilkada jika terlibat kasus korupsi. Bagi mereka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) aparat berwajib langsung dipecat. Sedangkan yang tidak terkena OTT, sanksi diberikan setelah divonis bersalah dengan kekuatan tetap. ()SKH


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here