Rhoma Irama Dirugikan Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Ketua Umum DPP Partai Idaman Rhoma Irama (tengah) bersama Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno (kanan) (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai merugikan Partai Islam Damai Aman (Idaman). Pasal 222 yang mengatur ambang batas pengusungan calon presiden-wakil presiden oleh parpol tidak berpihak pada parpol baru, khusus Idaman.

Karena kondisi itu, Idaman melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Presidential threshold tidak adil bagi parpol baru, khususunya bagi Pak Haji Rhoma Irama,” ungkap kuasa hukum Partai Idaman Hariyanto dalam sidang perbaikan permohonan uji materi di MK, Jakarta, Senin, 9 September 2017.

Ambang batas yang diatur dalam UU tersebut, kata Hariyanto, jelas merugikan Idaman yang telah memutuskan Ketua Umum Rhoma Irama sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Raja Dangdut ini otomatis tidak dapat melenggang pada pilpres mendantang.

Haryanto menambahkan ambang batas pencalonan presiden merupakan pilihan hukum pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Perumusan pasal-pasal dalam UU seharusnya tidak boleh bertentangan dengan asas moralitas dan rasionalitas UUD 1945. Ambang batas, menurut Haryanto, melabrak aspek moralitas yang dijunjung tinggi Pancasila.

Sedangkan aspek rasionalitas, menurut Hariyanto lagi, penggunaan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden pada Pemilu 2019 tidak tepat. Sementara penentuan parpol yang berhak mengusung berdasar perolehan hasil Pemilu 2014.

“Dasar presidential threshold pada 2014 untuk Pilpres 2019 tidak rasional. Itu sudah kedaluwarsa,” tandas Kuasa Hukum Partai Idaman. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here