Pasal Ambang Batas Pencalonan Presiden kembali Digugat ke MK

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Organisasi-organisasi pemantau pemilu mengajukan uji karena menilai pasal ini bertentangan dengan UUD 1945.

“Adanya ambang batas pencalonan berupa sejumlah kursi atau suara tertentu menjadi tidak lagi relevan digunakan karena ada Pasal 6 ayat 2 UUD 1945,” kata Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di gedung MK, Jakarta, Rabu, 6 September 2017.

Titi mengungkapkan Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan pasangan calon presiden-wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Sementara Pemilu 2019 menggunakan sistem serentak. 

Mantan Komisioner Komisi Pemiluhan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menambahkan ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen suara nasional tidak relevan dalam konteks pemilu serentak. 

“Seharusnya setiap parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu bisa sendiri-sendiri atau bersama mencalonkan. Tidak harus disyaratkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional,” papar Hadar.

Pasal mengenai ambang batas presiden dalam pemilu sudah beberapa kali di uji materi di MK. Hingga empat kali, semuanya kandas karena dianggap sebagai open legal policy. Meski begitu, Hadar yakin kali ini tuntutan berbagai lembaga pemantau pemilu akan diterima oleh MK.

“Saya kira open legal policy masih koma, kira-kira begitu. Kalau dibaca putusan tersebut, harus sesuai dengan konstitusi secara keseluruhan, jangan dilihat hanya separuh. Open legal policy harus dilihat dari prasyarat yang telah dimutakhirkan,” tegas Hadar lagi.

Ia menambahkan saat ini pemilu sudah mengalami berbagai perubahan setiap pelaksanaannya. Tidak bisa setia pemilu disamakan karena peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan selalu berubah. 

“Jadi kami memandang putusan MK yang mengatakan open legal policy tersebut tidak berdiri sendiri memahaminya. Harus melihat konteks konstitusi ini secara keseluruhan,” ujarnya. 

Para pemerhati pemilu berharap MK segera memberikan putusan dan menjadikan perkara ini sebagai prioritas. Mereka beralasan tahapan pemilu serentak akan segera dimulai pada Oktober. Uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ini diajukan oleh Perludem, Kode Inisiatif, Hadar Nafis Gumay, dan Yuda Irlang. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here