Korupsi Wali Kota Tegal Diduga Kuat untuk Modal Kampanye Pilkada

Wali Kota Tegal Siti Masitha ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) (Istimewa/liputan6.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi Wali Kota Tegal Siti Masitha terkait dengan upaya mengumpulkan biaya kampanye Pilkada Kota Tegal 2018.

Masitha memang bakal bertarung pada pilkada tahun depan sebagai kandidat petahana.

Menanggapi penangkapan Wali Kota Tegal oleh KPK, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo menyebutkan tindak pidana korupsi calon petahana sebagai ekses biaya tinggi politik.

Tidak semua calon kepala daerah petahana, kata Hadi, memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai kegiatan kampanye. Akhirnya, kekuasaan di tangannya sebagai pejabat pemerintahan dipakai secara menyimpang.

”Gaji bupati paling Rp6 juta, ditambah insentif PAD. Kalau PAD kecil, ya, dapatnya kecil,” ulasnya.


Pengawasan Ditingkatkan

Untuk meminimalkan peristiwa serupa, Hadi menyatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan di daerah yang pejabatnya calon petahana Pilkada 2018. Pengawasan mulai level perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program kerja pemerintah daerah.

”Penganggaran benar, pelaksanaan belum tentu benar pula. Harus menyeluruh pengawasannya,” ujar Sekjen Kemendagri.

Meski demikian, menurut Hadi, kasus pengusutan kasus korupsi Wali Kota Tegal tidak otomatis menunjukkan pengawasan anggaran pemerintahan daerah lemah secara umum. Pengawasan sejauh ini sudah dilakukan secara berlapis.

”Semua berpulang pada individu. Kalau regulasi pasal bab korupsi sudah lengkap tetapi tetap kena OTT (Operasi Tangkap Tangan). Ada juga persoalan mentalitas,” tegas Hadi lagi.

Oleh karena itu, mantan Sekretaris Daerah Jawa Tengah itu mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan aparat. Pengawasan publik diharapkan membantu menutup celah pejabat, khususnya yang mengikuti kontestasi pilkada.

[Baca juga: Klaim Didukung Ketua Umum, Golkar Jateng Kecam Wali Kota Tegal]


Hibah dan Bansos

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengungkapkan bahwa calon petahana Pilkada 2018 potensial melakukan tindakan penyimpangan anggaran. Dengan kekuasaan di tangannya, mereka dapat menyetir aparatnya memainkan anggaran.

Center for Budget Analysis (CBA) melansir selain proyek pembangunan, dana hibah dan bantuan sosial (bansos) rawan disalahgunakan calon kepala daerah petahana.

Besaran dana hibah dan bansos 17 provinsi penyelenggara pilkada mencapai Rp 39,7 triliun. Angka besar ini belum termasuk di kabupaten dan kota.

Wali Kota Tegal Siti Masitha resmi ditangkap petugas KPK bersama beberapa orang lainnya pada Selasa petang (29/8/2017) petang. ()RUH


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here