#Ngopi 2: Mari ‘Ngapusi’ Parpol

Ilustrasi: Partai politik atau parpol di Indonesia (Istimewa/kabar.news)

PemiluUpdate.com – Pilkada adalah awal dan akhir. Tentang apa, yak? Apa seperti antara hidup dan mati? Saya jawab betul jika Anda membawa soal ini masuk ke ranah diskusi serius.

Ya, awal dan akhir. Karena pilkada, seorang gubernur/bupati/wali kota atau wakilnya berakhir masa jabatannya. Di sudut lain, ada yang baru menjajaki diri dalam pertarungan merebut kursi terempuk di satu daerah.

Ada pula sosok kepala daerah yang menjadi akhir masa jabatannya karena pilkada digelar namun pada saat yang sama sebagai awal atas periode pengabdiannya yang kedua. Pemimpin yang begini berhasil memikat hati rakyat.

Sebenarnya bukan cuma masyarakatnya yang bahagia atas pelayanan sang pemimpin. Yang bersangkutan dapat melanjutkan masa jabatan keduanya jika partai politik (parpol) pengusung utamanya juga puas.

Ketika Ibunda PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut Joko Widodo sebagai “petugas partai” pada hari-hari awal memimpin negeri, banyak yang mengkritik. Para pengkritik membayangkan tujuan negara seolah-olah bertolak belakang dengan misi parpol. Kalau demikian buat apa pemerintah membiayai sebagian operasional parpol?

Menjadi petugas satu parpol tidak otomatis menjadi momok bagi partai lain, bukan? Saya menjamin itu karena tidak satupun parpol di negeri ini yang bisa seenak perutnya mengabaikan peraturan hukum, memaksakan kehendak, dan seterusnya.

So, santai saja, Bro. Tak perlu merasa aneh jika ada parpol yang “memecat” kader kepala daerahnya, dengan tidak mengusungnya pada pilkada berikut. Dia atau mereka lupa kacang akan kulitnya.

Sekali lagi, tuntutan satu parpol pada kadernya yang diamanahi menjadi pemimpin di luar sana, khususnya di eksekutif, pasti tidak berlawanan dengan kepentingan rakyat. Tidak percaya? Bukalah visi-misi parpol bersangkutan.

Tuntutan paling minim parpol terhadap kader yang dikaryakan, menurut saya, agar mereka tidak lupa diri. Tidak berkhianat, menikam dari belakang. Ada beberapa contoh kasusnya tetapi saya tidak elok menyebutkan satu per satu saat #ngopi.

Walau parpol berusaha menegakkan marwahnya di depan sang calon kepala daerah, yang kader murni maupun bukan, para pemburu kursi empuk gubernur/bupati/wali kota atau wakilnya tak kehabisan akal. Namanya juga politikus hehe….

Para calon kepala daerah, dari lingkungan internal maupun eksternal, merayu si parpol. Mereka menyuguhkan argumen potensi di tangannya memenangi kontestasi Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Kebetulan pilkada serentak tahun depan berdekatan dengan pilpres. Ada momentum yang dapat dijadikan peluru.

“Jamin, Pak Jokowi menang di daerah saya,” ujar sang calon kepala daerah. Sementara di seberang sana mengatakan, “Pasti, Pak. Di wilayah saya pasti Pak Prabowo menang. Saat Pilpres 2014, Pak Prabowo menang. Saya yang pimpin timses.”

Jika sudah terbukti beberapa kepala daerah ngapusi (menipu, membohongi) parpol pengusungnya selama lima tahun, sebagian pemberi janji tersebut setali tiga uang. Pada saatnya nanti, ternyata janji bersangkutan bertolak belakang dengan faktanya.

Lalu, bagaimana sikap parpol dalam menentukan calon kepala daerah yang diusungnya pada Pilkada 2018. Para penikmat kopi pasti menyarankan kepada pengurus partai agar profesional saja dalam proses penjaringan.

Pakai semua instrumen dan parameter dalam menilai. Popularitas tidak linier dengan kapasitas seseorang. Jadikan pilkada seperti ajang pemilihan direktur utama sebuah perusahaan.

Pilih yang profesional sebab sosok satu ini tidak seperti “kacang”. Profesional, menurut saya, luwes. Mereka memahami seni melalui gelombang yang beragam amplitudonya.

Dan, ini tak kalah penting, kacang tak pernah cocok dengan kopi. Kacang tak mungkin menggantikan gula, yang ikhlas itu. Saya juga benci sosok “kacang”, siapapun dia. ()


Tukang #Ngopi: Ridwan Ewako


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here