KPU tak dapat Proses Hukum Calon Kepala Daerah Pemakai Jasa Saracen

Ilustrasi: Kasus hoaks (Istimewa/katadata.co.id)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Keberhasilan polisi menggulung Saracen, sindikat penyebar isu berbau SARA dan ujaran kebencian melalui media sosial, tak menjadi dasar bagi KPU menindak calon kepala daerah yang memakai jasa kelompok ini.

Ketua KPU Arief Budiman menegaskan lembaganya tak memiliki celah melakukan penindakan terhadap calon kepala daerah yang memakai jasa Saracen. Sindikat ini disebut-sebut memiliki sekitar 8.000 akun palsu dalam menyebarkan berbagai isu.

“Itu, kan, (kasus) umum, nggak bisa ditindak (KPU),” kata Arief di kantornya, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2017.

Menurut Arief, pihak yang bisa menindak calon kepala daerah yang menggunakan jasa penyelia isu SARA dan ujaran kebencian itu adalah kepolisian. Dasar hukum yang dipakai yakni KUH Pidana dan Undang Undang tentang Informatika dan Transaksi Elektronika (ITE). “Bukan Peraturan KPU,” tukas Ketua KPU.

Ditambahkan, setelah calon kepala daerah yang dijerat KUHP atau UU ITE disidangkan dan terbukti bersalah, serta putusannya final, maka otomatis pencalonan yang bersangkutan batal.

“Setelah inkrah, dia berstatus sebagai terpidana, otomatis gugur sebagai calon karena tak penuhi syarat. Dia gugur bukan karena ujaran kebenciannya tetapi sebab putusan pidananya itu,” kata Arief. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here