KPU Bahas Soal SARA dan Ujaran Kebencian dalam Pilkada dengan DPR

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta (Istimewa/tribunnews.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta KPU dan Bawaslu menjerat calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018. Mendagri berharap kedua institusi ini mendiskualifikasi kontestan pilkada yang menggunakan isu SARA dan ujaran kebencian dalam upaya memenangi pemilu.

Menyikapi hal tersebut Ketua KPU RI Arief Budiman akan mempertimbangkan hal tersebut. “Nanti kita bahas dalam PKPU (Peraturan KPU) soal kampanye dengan DPR,” kata Arief di kantornya, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2017.

Arief menambahkan hal tersebut tidaklah mudah. Lembaga Bawaslu sebenarnya yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan. Mengedepankan KPU dalam hal ini seolah dipaksakan.

“Nanti dianggap bikin norma baru karena itu ada di Bawaslu. Bawaslu bisa menindak sepanjang diberi kewenangan oleh undang undang,” ujarnya. 

Arief menyatakan KPU memang mempunyai kewenangan memberikan sanksi teguran hingga mendiskualifikasi calon kepala daerah bila melanggar beberapa syarat.

“Pertama, kalau ada calon kepala daerah yang melakukan tindakan merugikan atau menguntungkan pasangan lain, seperti mutasi pejabat dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Kalau terbukti didiskualifikasi,” paparnya.

Kedua, ungkap Arief, calon kepala daerah menggunakan dana kampanye yang dilarang, misalnya dana bantuan asing dan terbukti, pencalonan di batalkan. Ketiga, tidak melaporkan dana kampanye, calon bisa didiskulifikasi. Keempat, terlibat tindak pidana.

“Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam kampanye. Satu, isi aktivitas itu, mengandung SARA atau tidak. Dua, siapa pelakunya. Berdasar keduanya KPU bisa mengambil tindakan,” ujar Arief. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here