DKPP, Pengawal Penyelenggara Pemilu agar tidak ‘Offside’

Sidang DKPP saat masih dipimpin Jimly Asshidiqie selaku ketua (Istimewa/republika.co.id)

PemiluUpdate.com – Presiden RI Joko Widodo melantik tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6/2017). Masa pengabdian mereka 2017-2022.

Unsur anggota DKPP berasal dari DPR, pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Perwakilan KPU dan Bawaslu yakni Hasyim Asy’ari dan Ratna Dewi Pettalolo. Unsur lainnya: Harjono, Ida Budhiati, Teguh Prasetyo, Muhammad, dan Alfitra Salam.

Ketujuh anggota DKPP bertugas mengadili aduan-aduan ihwal pelanggaran etik penyelenggara atau pengawas pemilu.

Mereka berwenang memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan.

DKPP berhak meminta dokumen atau bukti lain. Dewan ini berhak menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.


Sejarah Singkat

Tujuan pembentukan DKPP tiada lain dalam koridor upaya peningkatan kualitas demokrasi. Ia adalah institusi negara yang mengawal proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

DKPP merupakan instrumen perbaikan kualitas demokrasi, khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemilu. Penegakan kode etik dimaksudkan guna menghasilkan pemilu yang tidak saja “luber jurdil” (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) tetapi juga menghasilkan pemimpin yang betul-betul bermartabat.

DKPP bukanlah hal baru. Sebelumnya ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Ia sudah ditugasi menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara.

Wewenang DK KPU tidak begitu kuat. Lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU. DK KPU bersifat ad hock.

Kompetensi DK KPU 2008-2011 cukup baik tetapi aspek strukturalnya kurang balances karena didominasi penyelenggara pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie.

Prestasi DK KPU saat itu tidak mengecewakan publik, pemerintah, dan DPR. Dia memberhentikan beberapa anggota KPUD provinsi/kabupaten/kota dan seorang mantan anggota KPU 2010.

Prestasi tersebut menjadi titik tolak lahirnya institusi DKPP. Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif, dan lembaga pemantau pemilu mendorong lahirnya lembaga dengan misi lebih luas.

Wewenangnya tidak hanya menangani kode etik KPU tetapi juga Bawaslu di setiap tingkatan. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, institusi dimaksud lahir.


Martabat Politik

DKPP secara resmi lahir pada 12 Juni 2012. Lima anggota DKPP periode 2012-2017 terdiri atas tiga perwakilan unsur DPR yakni Jimly Asshiddiqie, Nur Hidayat Sardini, dan Saut Hamonangan Sirait.

Unsur pemerintah: Abdul Bari Azed dan Valina Singka Subekti. Unsur penyelenggara KPU dan Bawaslu: Ida Budhiati dan Nelson Simanjuntak.

Sejak dibentuk, DKPP langsung bergerak cepat, kreatif, profesional, dan produktif. Personelnya berjuang menegakkan harkat dan martabat politik bangsa, khususnya melalui penyelenggaraan pemilu.

DKPP berkomitmen meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu dari dimensi SDM dan infrastruktur. Tujuan akhirnya mewujudkan kualitas terbaik demokrasi Indonesia, yang ujungnya menghasilkan pemimpin bangsa yang diidamkan rakyat. ()EWA


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here