Politikus Apresiasi Kenaikan Dana Parpol, Perlu Pengawasan Pemanfaatan

Ilustrasi: Tugas partai politik (parpol) melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akankan parpol lebih serius menggelar program pendidikan politik pasca dana buat mereka dinaikkan pemerintah? (Istimewa/mudanews.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengapresiasi keputusan pemerintah menaikkan dana bantuan partai politik (parpol). Dana parpol sebelumnya Rp 108 per suara, lalu dinaikkan 10 kali lipat.

Riza mengatakan jumlah dana parpol yang lalu sangat jauh dari level cukup. “Untuk kesekjenan saja tidak cukup‎,” ujarnya di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2017.

Ditambahkan, kenaikan dana parpol menjadi Rp1.000 per suara sebenarnya juga belum cukup. Angka ini memang jauh dibanding negara-negara lain. Meski demikian, Riza bersyukur atas kenaikan dimaksud.

“Bandingkan dengan negara lain, seperti Meksiko, sudah 60 ribu. Kita cuma 1.000 rupiah per suara. Jadi perbandingannya itu jauh sekali. Membangun demokrasi itu memang perlu dukungan dari pemerintah secara kongkrit, di antaranya, bantuan dana,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Selama ini, menurutnya, Partai Gerindra menutupi anggaran yang kurang dari bantuan ketua umum, pengurus, iuran anggota, serta usaha.

Atas kenaikan bantuan parpol, Riza mengutarakan bahwa Gerindra akan berusaha semakin baik dalam pemanfaatan dana dan pertanggungjawaban pelaporan keuangannya. Dana rakyat tersebut harus digunakan sebaik mungkin sesuai peruntukannya. “Gerindra termasuk yang terbaik laporan keuangannya, ya,” Riza menambahkan.

Ketua Fraksi Hanura DPR RI Nurdin Tampubolon juga menyambut baik kenaikan dana parpol. Keputusan ini, katanya, wujud kepedulian pemerintah membantu parpol melaksanakan tugas-tugasnya.

“Parpol adalah sumber pemimpin bangsa, masa kini dan masa depan,” ujar Nurdin juga di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.

Hanura, kata Nurdin, meminta agar elemen pemerintah ikut mengawasi penggunaan dana tersebut. “Model pengawasannya yang tidak menyulitkan pemerintah dan parpol sehingga semua efisien,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengirimkan surat penetapan besaran bantuan kepada parpol kepada Menteri Dalam Negeri. Keputusan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tertanggal 29 Maret 2017. ()LMC


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here