Koalisi Pilkada 2018, Pilih Mana: Oportunistis, Permanen, atau Kebenaran?

Ilustrasi: Merajut koalisi partai politik. Untuk kekuasaan jangka pendek semata atau benar-benar untuk rakyat? (Istimewa/kompasiana.com)

PemiluUpdate.com – Pilkada serentak 2018 di 171 daerah se-Indonesia sungguh menyibukkan pengurus partai politik (parpol). Selain sibuk mengelus calon kepala daerah yang akan diusung, elit parpol berkutat membahas koalisi.

Koalisi pasti dirintis meski partai bersangkutan memiliki kursi yang cukup untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Bukan sekadar guna memperkuat barisan meraih kemenangan pilkada, namun pun buat meraih dukungan besar parlemen atas pemerintahan yang terbentuk nantinya.

Buat me-refresh pemahaman kita tentang koalisi, PemiluUpdate.com menurunkan artikel ini. Berasal dari beberapa sumber, teori mengenai koalisi dipaparkan. Juga dilengkapi beberapa fakta praktik koalisi selama ini.


Teori

Teori koalisi partai telah lama berkembang di negara Eropa khususnya dan negara dengan sistem parlementer umumnya. Dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai, koalisi adalah keniscayaan. Maksudnya membentuk pemerintahan yang kuat.

Hakikat koalisi adalah membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable).

Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun di atas landasan pemikiran yang realistis dan rasional, yang dapat dilakukan para pihak.

Varian koalisi di Indonesia memang tidak terbangun berdasarkan landasan yang kuat. Padahal, koalisi seharusnya tidak sekadar dimaknai sebagai pertemanan tetapi harus dibangun dengan sasaran yang jelas.

Teori koalisi tidak terlepas dari kepentingan elit di belakangnya. Kepentingan elit yang bermain menentukan arah koalisi. Akibatnya kesepakatan terkadang tidak dapat dijabarkan konstituen atau lapisan akar rumput.

Harus ada platform bersama yang menjadi pijakan suatu koalisi dalam menghadapi lawan mereka. Jadi dalam koalisi pasti ada rekan (partner), lawan (adversaries), dan strategi.  

Koalisi politik seharusnya tidak didasarkan pada tujuan yang bersifat material, misalnya uang, melainkan target yang bersifat politis. Tokoh politik merancang koalisi dalam rangka merebut kekuasaan, di legislatif maupun eksekutif. 

Pembentukan koalisi politik akan lebih banyak memberikan manfaat bagi perkembangan demokrasi dan terhadap efektivitas kebijakan. Substansi politik adalah sarana bagi pencapaian tujuan bersama.

Artinya, semakin kita mengagregasikan dukungan, antara lain dalam bentuk koalisi “permanen” yang tidak oportunistis, semakin besar kemungkinan mencapai tujuan bersama itu. Tentu dalam rangka memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ilustrasi: Ke mana arah PDIP membangun koalisi? (Istimewa/okezone.com)


Koalisi Permanen

Koalisi yang terbangun di Indonesia umumnya cair dan rapuh. Koalisi yang seharusnya terbangun bersifat permanen. Ia dibangun berlandas nilai-nilai bersama, tujuan politik yang sama dengan adanya konsensus dan kontrak politik untuk mempertahankan koalisi. Koalisi permanen tidak bisa dibentuk sembarangan.

Setidaknya terdapat lima bentuk koalisi yang umum diterapkan di Indonesia.

Pertama, minimal winning coalition. Prinsip dasarnya adalah pemaksimalan kekuasaan. Caranya sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi.

Kedua, minimum size coalition. Partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas.

Ketiga, bargaining proposition. Koalisi dengan jumlah partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi. Dasar dari teori ini adalah memudahkan proses tawar-menawar dan negosiasi karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit.

Keempat, minimal range coalition. Dasar koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet. Dasar teori ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis.

Kelima, minimal connected winning coalition. Dasar teori ini adalah partai- partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya.

Ilustrasi: Ada semangat membangun koalisi permanen antara Partai Gerindra dan PKS (Istimewa/kompasiana.com)


Koalisi Ideologi

Dalam teori politik, koalisi adalah peranti paling efektif meraih kekuasaan. Koalisi diperlukan untuk menggalang dukungan dalam membentuk pemerintahan oleh partai pemenang pemilu. Juga dibutuhkan dalam rangka membangun dan memperkuat oposisi bagi partai-partai yang duduk di parlemen namun tidak ikut memerintah.

Dalam sistem presidensial sesuai UUD 1945, eksekutif dan legislatif adalah dua lembaga terpisah yang tidak bisa saling menjatuhkan satu sama lain.

Koalisi tak terelakkan karena sistem politik multipartai melahirkan aroma sistem parlementer. Koalisi antarparpol dengan demikian menjadi semacam motor penggerak bagi terpilihnya kandidat pemimpin. Koalisi hanya dimaknai sebatas instrumen merebut kekuasaan.

Cairnya koalisi yang diperagakan oleh parpol saat ini menunjukkan hilangnya demarkasi ideologis dan visi yang ditukarkan dengan mata uang kepentingan. Padahal, secara ideal, koalisi dapat berjalan efektif bila terjadi titik temu di level paradigmatik yaitu ideologi, visi-misi, kultur, dan corak kebangsaannya.


Koalisi Kebenaran

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin melempar canda tentang koalisi saat menghadiri halal bihahal di kantor DPP PAN, Jakarta, medio Juli 2017. Di hadapan beberapa petinggi parpol, Din mengatakan agar partai “senafas” membentuk koalisi kebenaran.

“Bentuklah koalisi kebenaran. Yang dibangun boleh disebut merah-putih tapi sejatinya adalah koalisi kebenaran. Dengan koalisi ini, saya yakin Indonesia akan jaya,” tandas Din, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Nah, menghadapi Pilkada 2018, Anda sedang membentuk koalisi ragam apa? ()EWA


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here